Kemendes PDTT

Kemendes dorong LKKNU buat Pilot Project Desa Berbasis Kemaslahatan Keluarga

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mendorong Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) untuk membuat pilot project desa berbasis kemaslahatan keluarga. Menurutnya, keberhasilan pilot project tersebut nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker pada Lokakarya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa Tahun Anggaran 2019 di The Acacia Hotel Jakarta, Jumat (4/10).

“Banyak sekali program Kementerian Desa yang bisa disinergikan dengan LKKNU. Kalau ada pilot project yang bisa kita dorong untuk menciptakan desa berbasis kemaslahatan keluarga, kita bisa berikan dukungan,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga mengajak anggota LKKNU untuk berpartisipasi aktif pada musyawarah desa di desanya masing-masing. Ia mengatakan, dalam musyawarah desa tersebut dapat disusun program-program dana desa yang dapat mendukung peningkatan kemaslahtan keluarga di desa.

“Kalau kita perhatikan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk perempuan dan anak meningkat tajam. Artinya, perhatian desa terhadap perempuan dan anak sangat tinggi dan terus meningkat,” ujarnya.

Dana desa sendiri, lanjutnya, disalurkan setelah disahkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam lima tahun ini, total dana desa yang disalurkan sebesar Rp257 Triliun.

“Ini (dana desa) uang sangat besar. Dan sifatnya berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jika sebelumnya selektif hanya untuk desa tertinggal saja atau level kecamatan, kalau ini (dana desa) untuk semua desa,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Pengurus Pusat LKKNU, Ida Fauziyah mengatakan, bahwa mayoritas msyarakat NU berada di desa. Untuk itu ia menilai pentingnya optimalisasi keluarga maslahah di perdesaan. Menurutnya, optimalisasi keluarga maslahah juga menjadi bagian upaya membantu penyelesaian berbagai persoalan negara.

“Membangun negara yang maslahah, maju, tangguh, mau tidak mau harus memulai dengan membangun keluarga maslahah. Sebegitu pentingnya membangun keluarga maslahah, karena dengan membangun keluarga maslahah, berarti kita sedang membangun negara yang maslahah,” ujarnya.

Recent Posts

Komisi IX DPR Kritik BGN Tetap Beri Insentif Besar ke SPPG Meski Tutup

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengkritik keras kebijakan Badan…

2 menit yang lalu

Evaluasi Insiden di Bekasi, Komisi V DPR: Integrasikan Pusat Kendali dan Percepat Pemisahan Jalur Kereta

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras memberi catatan…

28 menit yang lalu

Perkuat Struktur Perdagangan, Kemendag Dukung Penuh Implementasi KBLI 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perdagangan menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia…

3 jam yang lalu

Wamenaker: Tata Kelola Sehat dan SDM Kompeten Kunci Daya Saing BUMN

MONITOR, Tangerang – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang sehat…

4 jam yang lalu

Perluas Jejaring Internasional, UIN Jakarta Jajaki Kerja Sama Strategis dengan Türkiye

MONITOR, Jakarta — Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta terus memperluas jejaring kerjasama internasional…

4 jam yang lalu

Kemenag Tegaskan Menag Tidak Larang Penyembelihan Kurban, Video Viral Dipastikan Disinformasi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tidak pernah melarang…

6 jam yang lalu