Kemendes PDTT

Kemendes dorong LKKNU buat Pilot Project Desa Berbasis Kemaslahatan Keluarga

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mendorong Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) untuk membuat pilot project desa berbasis kemaslahatan keluarga. Menurutnya, keberhasilan pilot project tersebut nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker pada Lokakarya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa Tahun Anggaran 2019 di The Acacia Hotel Jakarta, Jumat (4/10).

“Banyak sekali program Kementerian Desa yang bisa disinergikan dengan LKKNU. Kalau ada pilot project yang bisa kita dorong untuk menciptakan desa berbasis kemaslahatan keluarga, kita bisa berikan dukungan,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga mengajak anggota LKKNU untuk berpartisipasi aktif pada musyawarah desa di desanya masing-masing. Ia mengatakan, dalam musyawarah desa tersebut dapat disusun program-program dana desa yang dapat mendukung peningkatan kemaslahtan keluarga di desa.

“Kalau kita perhatikan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk perempuan dan anak meningkat tajam. Artinya, perhatian desa terhadap perempuan dan anak sangat tinggi dan terus meningkat,” ujarnya.

Dana desa sendiri, lanjutnya, disalurkan setelah disahkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam lima tahun ini, total dana desa yang disalurkan sebesar Rp257 Triliun.

“Ini (dana desa) uang sangat besar. Dan sifatnya berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jika sebelumnya selektif hanya untuk desa tertinggal saja atau level kecamatan, kalau ini (dana desa) untuk semua desa,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Pengurus Pusat LKKNU, Ida Fauziyah mengatakan, bahwa mayoritas msyarakat NU berada di desa. Untuk itu ia menilai pentingnya optimalisasi keluarga maslahah di perdesaan. Menurutnya, optimalisasi keluarga maslahah juga menjadi bagian upaya membantu penyelesaian berbagai persoalan negara.

“Membangun negara yang maslahah, maju, tangguh, mau tidak mau harus memulai dengan membangun keluarga maslahah. Sebegitu pentingnya membangun keluarga maslahah, karena dengan membangun keluarga maslahah, berarti kita sedang membangun negara yang maslahah,” ujarnya.

Recent Posts

Jasa Marga Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi…

8 jam yang lalu

Kemenhaj Mediasi Pengaduan Penundaan Keberangkatan dan Pengembalian Dana Jemaah

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memfasilitasi mediasi antara mitra pemasaran selaku…

12 jam yang lalu

Bursa Wirausaha Unggulan Buka Akses UMKM Naik Kelas

MONITOR, Medan — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui…

13 jam yang lalu

Jangan Sampai Indonesia Punya 97,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi yang Hanya Hidup di Atas Peta

MONITOR, Jakarta - Ambisi Indonesia memperluas kawasan konservasi laut hingga 97,5 juta hektare pada 2045…

15 jam yang lalu

Siap-Siap! Kemnaker akan Buka Pendaftaran MagangHub Angkatan II Batch 2

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuka pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan…

1 hari yang lalu

Kemenhaj Salurkan Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Gempa di NTT

MONITOR, Jakarta — Sebagai wujud kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj)…

1 hari yang lalu