Kemendes PDTT

Kemendes dorong LKKNU buat Pilot Project Desa Berbasis Kemaslahatan Keluarga

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mendorong Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) untuk membuat pilot project desa berbasis kemaslahatan keluarga. Menurutnya, keberhasilan pilot project tersebut nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker pada Lokakarya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa Tahun Anggaran 2019 di The Acacia Hotel Jakarta, Jumat (4/10).

“Banyak sekali program Kementerian Desa yang bisa disinergikan dengan LKKNU. Kalau ada pilot project yang bisa kita dorong untuk menciptakan desa berbasis kemaslahatan keluarga, kita bisa berikan dukungan,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga mengajak anggota LKKNU untuk berpartisipasi aktif pada musyawarah desa di desanya masing-masing. Ia mengatakan, dalam musyawarah desa tersebut dapat disusun program-program dana desa yang dapat mendukung peningkatan kemaslahtan keluarga di desa.

“Kalau kita perhatikan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk perempuan dan anak meningkat tajam. Artinya, perhatian desa terhadap perempuan dan anak sangat tinggi dan terus meningkat,” ujarnya.

Dana desa sendiri, lanjutnya, disalurkan setelah disahkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam lima tahun ini, total dana desa yang disalurkan sebesar Rp257 Triliun.

“Ini (dana desa) uang sangat besar. Dan sifatnya berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jika sebelumnya selektif hanya untuk desa tertinggal saja atau level kecamatan, kalau ini (dana desa) untuk semua desa,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Pengurus Pusat LKKNU, Ida Fauziyah mengatakan, bahwa mayoritas msyarakat NU berada di desa. Untuk itu ia menilai pentingnya optimalisasi keluarga maslahah di perdesaan. Menurutnya, optimalisasi keluarga maslahah juga menjadi bagian upaya membantu penyelesaian berbagai persoalan negara.

“Membangun negara yang maslahah, maju, tangguh, mau tidak mau harus memulai dengan membangun keluarga maslahah. Sebegitu pentingnya membangun keluarga maslahah, karena dengan membangun keluarga maslahah, berarti kita sedang membangun negara yang maslahah,” ujarnya.

Recent Posts

DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

MONITOR, Jakarta - Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan…

2 menit yang lalu

Sebanyak 437 Petugas Haji Indonesia Segera Diberangkatkan ke Tanah Suci

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 437 petugas haji Indonesia dalam hitungan jam akan segera diberangkatkan ke…

45 menit yang lalu

Kini, Pelatihan Reguler Dilayani secara Digital

MONITOR, Jakarta - Layanan pelatihan regular atau tatap muka yang diselenggarakan Kementerian Agama melalui Pusdiklat…

58 menit yang lalu

Bus Salawat Ramah Lansia dan Disabilitas Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengecek kesiapan layanan bus salawat dan bus…

2 jam yang lalu

Kapuspen TNI Kunjungi Redaksi tirto.id Perkuat Kerja Sama Publikasi

MONITOR, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc.,…

3 jam yang lalu

Kemenpan RB Setujui 3.641 Kuota Usulan Formasi Penghulu 2024

MONITOR, Jakarta - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan,…

4 jam yang lalu