PARLEMEN

Anang Berharap Isu Hak Cipta dan Musik Terus Digaungkan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi X DPR Periode 2014-2019 Anang Hermansyah mengatakan, persoalan hak cipta dan musik adalah PR bersama. Dimana, para wakil rakyat terpilih 2019-2024 diharapkan mampu mengawal dan menyuarakan persoalan tersebut di Indonesia.

“Saya berharap DPR periode 2019-2024 dapat senantiasa menyuarakan masalah di bidang hak cipta dan musik di Indonesia,” ujar Anang di Jakarta, Rabu (2/10).

Menurut dia, kewenangan yang dimiliki DPR yakni pengawasan dan legislasi dapat lebih dioptimalkan di periode lima tahun mendatang. Ia menilai tantangan di bidang hak cipta dan musik makin berat di masa mendatang.

“Di masa-masa mendatang tantangan di bidang hak cipta dan musik semakin berat. Salah satunya imbas digital yang kian masif,” tutur Anang.

Musisi asal Jember ini berharap, DPR periode baru dapat meresponsnya dalam bentuk pengawasan dan politik legislasi untuk memastikan sektor hak cipta dan musik dapat dilindungi.

“Saya berharap teman-teman DPR periode baru, khususnya dari kalangan seniman dapat lebih aktif untuk menyoroti masalah di bidang hak cipta dan musik,” tegas Anang.

Dia menyebutkan selama dirinya lima tahun di parlemen, dua isu tersebut senantiasa disuarakan di parlemen baik dalam bentuk pengawasan maupun politik legislasi. Hanya saja, kata Anang, kerja konstitusional tersebut hingga berakhir masa jabatan belum tuntas.

“Seperti yang diketahui bersama-sama RUU Permusikan kita tarik karena respons publik,” tegas Anang.

Menurut Anang, kerja konstitusional DPR dapat berkolaborasi dengan kalangan masyarakat sipil terkait isu-isu hak cipta dan musik.

“Saya kembali menjadi masyarakat sipil, siap berkolaborasi dengan teman-teman DPR terkait dengan persoalan-persoalan di bidang hak cipta dan musik,” tandas Anang.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

20 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

1 hari yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

2 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

2 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

2 hari yang lalu