MONITOR, Jakarta – Aksi demo beruntun yang dilakukan mahasiswa di Jakarta dan beberapa daerah menghasilkan penundaan pengesahan RKUHP serta RUU lainnya, misalnya RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU Pemasyarakatan. hal demikian tegas disampaikan Presiden Joko Widodo pada konferensi persnya, Senin (23/9) lalu.
Meski sudah ditunda, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Danik Eka Rahmaningtiyas mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan abai terhadap kebijakan sementara yang diambil pemerintah.
“Kita jangan sampai lengah, legislasi masih kritis!” ujar Danik Eka dalam keterangannya, Kamis (26/9).
“Jadi dicabut pun oleh Presiden kalau DPR ‘nakal’ ngajuin lagi dan ngotot mau mengesahkan lagi, ya sangat bisa banget,” tuturnya mengingatkan.
Politikus muda asal Jember ini mengingatkan, pada tanggal 1 Oktober 2019 mendatang, DPR dan DPD terpilih pada pileg 2019 lalu akan dilantik. Maka, ia meminta masyarakat untuk mengawal dan memberikan masukan terhadap Prolegnas.
“Cek siapa wakil rakyat yang terpilih dari daerah masing-masing, minta komitmennya. Jadi jangan sampai kinerja DPR periode sebelumnya yang melempem, produktif hanya pada produk yang mengebiri rakyat dan menguntungkan oligarki. Dilanjutkan periode selanjutnya yang baru terpilih,” tutup Danik, perempuan yang namanya cukup santer disebut dalam bursa Pilkada Jember 2020 mendatang.
