MONITOR, Jakarta – Ketua Pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dalam forum lobi yang dilakukan antara DPR dengan pemerintah menyetujui penundaan pengesahan terhadap rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan.
“Dalam lobi seperti yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM, pada prinsipnya meneruskan pandangan dari presiden tentang perlunya penundaan RUU Pemasyarkaatan. Yang juga telah ditanggapi pimpinan komisi III dan seluruh pimpinan fraksi yang menyepakati penundaan rancangan Un dang-Undang tentang pemasyarakatan,” kata Fahri melalui meja pimpinan rapat Paripurna, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (24/9).
Menurut Fahri, meski dalam forum lobi yang digelar selama 15 menit itu menyetujui permintaan pemerintah dalam hal ini presiden terkait dengan penundaan pengesahan RUU a quo.
Sambung Fahri, meski telah disetujui, sesuai dengan mekanisme aturan penundaan akan diputuskan di rapat paripurna, setelah mendengarkan terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil panitia kerja (Panja) RUU tentang Pemasyarakatan tersebut.
“Meskipun kita menyetujui di dalam lobi penundaan RUU Pemasyarakatan. Tapi lobi juga menyetujui agar pertama sebagaimana jadwal yang sudah ada, kita memberikan kesempatan kepada komisi III dalam hal ini pimpinan Panja Ibu Erma Suryani Ranik untuk menyampaikan laporan sebagaimana biasa dan dalam rangka mengklarisifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat,” ucap Fahri.
“Lalu setelah itu, karena ini merupakan otoritas paripurna, maka paripurnalah yang akan memutuskan penundaan terhadap RUU tentang Pemasyarakatan ini,” pungkas dia.
