Categories: POLITIK

Rachel Maryam Tuntut Jokowi Batalkan RUU KUHP

MONITOR, Jakarta – Politikus Gerindra Rachel Maryam mendesak agar pemerintah bertanggung jawab penuh atas bergulirnya wacana pengesahan RUU KUHP. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo belum lama ini meminta DPR agar menunda pengesahan RKUHP tersebut.

Jokowi juga mengatakan, ada sejumlah pasal yang dinilai bermasalah dan harus dikaji kembali berdasarkan aspirasi masyarakat. Mengenai hal ini, Rachel pun menilai bahwa keputusan pemerintah semacam dagelan.

“Dagelan gak sih. RUU KUHP itu usulan pemerintah. Pemerintah yang mau dan Jokowi adalah pimpinan tertinggi pemerintah,” kata Rachel Maryam dalam keterangannya, Senin (23/9).

Rachel pun meminta agar Jokowi tak hanya menunda keputusan pengesahan RUU KUHP, melainkan harus menarik dan membatalkannya. Ia menilai, sikap pemerintah saat ini hanya basa-basi belaka.

“Mustinya kalau memang merasa RUU ini bermasalah, Jokowi minta RUU ini ditarik saja oleh pemerintah, dibatalkan. Bukan hanya ditunda. Basa basi aja,” tukas Rachel Maryam.

Recent Posts

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

2 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

3 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

10 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

17 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

18 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri bekali Anggota DPRD dan DPC PDIP Paradigma Ekonomi Biru Atasi Krisis Pembangunan

MONITOR, Makassar – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau,…

19 jam yang lalu