Kasus Karhutla, Pansus Akan Panggil Pemerintah Soal Ibu Kota Baru

MONITOR, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ibu Kota Negara Zainudin Amali mengatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan dari pemerintah tentang wilayah Kalimantan Timur sebagai calon lokasi tempat Ibu kota nanti.

Pansus ingin mendapat penjelasan secara  rinci mengenai potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

“Dengan kejadian yang ada, jadi fakta yang muncul dan kita akan tanyakan bagaimana (antisipasinya) kepada pemerintah,” kata Amali, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (18/9).

Menurut dia, dari hasil kajian pemerintah menunjukkan wilayah calon Ibu kota baru minim risiko bencana. Teta[pi, kajian tersebut harus diklarifikasi dengan kondisi kekinian di wilayah itu. 

“Kita enggak mau salah, kita mau memutuskan secara tepat tetapi objektif,” kata dia.

Tidak hanya itu, ia pun memastikan Pansus berupaya menekan pandangan subjektif dalam mengkaji hasil riset pemerintah tentang Ibu kota baru. Pansus, sambung Amali,  juga akan menguliti rencana pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dengan dibiayai swasta 50%.

“Sumber pendanaan, dari mana, berapa, dan kapan. Kan angka-angka semua itu. Kan tidak bisa hanya dengan narasi-narasi yang kualitatif,” tutur Amali. 

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara menjadi lokasi ibu kota baru. Wilayah ini dianggap minim risiko bencana, seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. 

Wilayah ini dinilai strategis karena berada di tengah Indonesia. Kawasan ini juga diapit perkotaan yang sedang berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Sejumlah infrastruktur pendukung tersedia di wilayah tersebut.