POLITIK

Mahfud MD Usul DPR Tunda Pembahasan Revisi UU KPK

MONITOR, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, angkat bicara soal rencana revisi UU KPK yang akan dilakukan para politisi Senayan. Mahfud pun mengusulkan pada para anggota DPR menunda pembahasannya. Sebab ia beralasan, pembahasan revisi UU KPK tersebut bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bisa menarik atau menunda pembahasan Revisi UU KPK, terlepas dari isi dan materi dalam revisi,” ujar Mahfud memberikan saran.

Mahfud menerangkan, Revisi UU KPK tidak masuk di dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2019. Sementara prosedur yang ada, revisi ini adalah undang-undang biasa. Sehingga harus disosialisasikan melalui rapat dengar pendapat, dibahas dengan DPR dan tahapan-tahapan lain.

Bahkan, kata Mahfud, sampai saat ini naskah akademiknya juga belum ada. Apalagi dalam beberapa hari ke depan ada pergantian anggota DPR.

“DPR 18 hari lagi akan berganti. Masalahnya di situ, kalau materinya bagus-bagus,” ujarnya.

Selama ini, kata Mahfud, dalam penyusunan undang-undang, rata-rata diselesaikan dalam kurun waktu empat bulan. Dia menjelaskan, Presiden dalam melakukan revisi sebuah undang-Undang pembahasan butuh waktu sekira 60 hari sehingga setelah diserahkan dan ada pandangan fraksi-fraksi, barulah Presiden akan melakukan pembahasan.

Dia menambahkan, Revisi UU KPK, berbeda dengan kondisi luar biasa yang bisa ditetapkan DPR bersama dengan Presiden tanpa melalui mekanisme prolegnas ataupun sosialisasi. Seperti ada putusan MK, ada kekosongan hukum ataupu kejadian luar biasa.

“Kalau ini kan harus masuk Prolegnas dulu. Ini bisa didiskusikan,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Mahfud, semua pihak diminta untuk tidak apriori terhadap materi dari revisi tersebut. Sepanjang pengamatan semuanya bagus dan perlu dilakukan pembahasan.

Sebab, diakui Mahfud, alasan Presiden, DPR ataupun masyarakat sipil untuk menguatkan KPK juga bagus. Bahkan semuanya sepakat untuk menguatkan KPK.

Recent Posts

Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Inisiasi RUU Boikot Produk Israel

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) untuk…

2 jam yang lalu

Direktur Kesmavet Kementan Ungkap Fakta Sebenarnya Daging Ayam Bisa Pengaruhi Hormon Anak Laki-Laki

MONITOR, Jakarta — Belakangan ini, beredar bahwa pemberian nutrisi seperti lisin dan metionin pada pakan…

4 jam yang lalu

DPR Minta Pemerintah Identifikasi Sebab Kerugian Sebelum Tutup BUMD yang Rugi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa…

7 jam yang lalu

Pertamina Group Siaga Layani Masyarakat Saat Nataru 2024-2025

MONITOR, Jakarta - PT Pertamina (Persero) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru (Nataru)…

9 jam yang lalu

Mentan Amran dan Panglima TNI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan

MONITOR, Jateng - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi terhadap totalitas jajaran TNI…

10 jam yang lalu

Jasa Marga Sukses Pertahankan Predikat Informatif dalam Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai salah satu badan publik berhasil mempertahankan…

10 jam yang lalu