Hidupkan GBHN, Syarief Hasan: Perlunya Komitmen Politik dari Semua Elemen

Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan. dok: MPR RI

MONITOR, Jakarta – Anggota MPR RI Fraksi Demokrat Syarief Hasan berpandangan bahwa rencana untuk menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN) diperlukan adalah komitmen politik dari seluruh fraksi dan partai politik, menjadi hal utama.

“Kalau menurut kami pada akhirnya adalah komitmen politik, soal mana yang lebih bagus (untuk dijalankan),” kata Syarief dalam Diskusi 4 Pilar MPR bertema ‘Haluan Negara Sebagai Pedoman Pembangunan di Segala Bidang’ di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/9).

Ia menjelaskan, dengan menghidupkan kembali GBHN, maka akann ada dua rule mode program kerja pemerintah, yang saat ini berlaku dan dikenal dengan rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Syarief mengatakan, tidak bisa kemudian di satu sisi mengatakan (program pembangunan,red) ini adalah bagus, sementara satu sisi mengatakan ini kurang dan sebagainya. Sebab, kata dia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Yang jelas, yang paling menonjol itu adalah dengan sistem GBHN nanti tentunya itu, presiden yang akan terpilih itu tidak memiliki opsi lain kecuali harus mengikuti GBHN,” kata dia.

“Sedangkan, kalau sistem sekarang ini kan tentunya berbeda RPJP dan RPJM yang dibikin oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun ini, dilakukan berdasarkan RPJP dan RPJPM yang dibikin sendiri oleh calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 dan yang terpilih adalah bapak SBY (ketika itu),” paparnya.

Artinya, sambung Syarief, bila merujuk pada sistem pemilihan presiden yang diterapkan hari ini, bila berdasarkan pada RPJP dan RPJM maka kecenderungan rakyat akan dapat menilai visi misi seorang calon presiden. Namun, akan menjadi terbatas bila GBHN dihidupkan kembali.

“(RPJP dan RPJM,red) rakyat itu akan menilai apa sih objektif visi misi daripada calon presiden yang akan mereka pilih, kalau nanti sistem GBHN, presiden tidak perlu memberikan visi misi kepada rakyat, langsung saja, mungkin yang dibutuhkan adalah strategi bagaimana mencapai GBHN itu
,” ujar dia.

“Sehingga kalau strategi yang disampaikan agak subjektif, di sisi lain bisa mengatakan itu salah, di sisi lain mengatakan itu benar, jadi agak agak berbeda,” pungkas legislator komisi I DPR itu.