PEMERINTAHAN

Terkait Revisi UU Minerba, Pemerintah Diminta Tak Gegabah Keluarkan Pernyataan

MONITOR, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terus dimatangkan. Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengimbau agar pihak Pemerintah tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi. Menurutnya, hal tersebut dapat memengaruhi harga pasar dan komoditas.

“Terkait (revisi) UU Minerba, saya sangat menganjurkan, kalau misalnya pihak pasar atau pihak media mau membuat prediksi silakan. Tetapi otoritas, dalam hal ini Pemerintah, sebaiknya tidak memberikan pernyataan atas ketentuan yang belum terjadi, karena itu memengaruhi harga pasar dari komoditas,” tutur Jonan usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9). S

harga komoditas, kekhawatiran lainnya adalah jika ada pernyataan yang terlontar ke publik, akan ada pihak yang mengambil keuntungan dari pernyataan tersebut.

“Karena pasarnya (komoditas Minerba) terus bergerak dan saya pikir mungkin malah nanti ada yang mengambil keuntungan-keuntungan dari pernyataan yang belum tentu terjadi,” ujar Jonan.

Sementara, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menambahkan, UU Minerba yang berlaku saat ini baru berusia 10 tahun, sementara revisi terhadap UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan, baru dilakukan setelah 33 tahun. Untuk itu, revisi UU Minerba ini harus menjawab permasalahan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang.

“Ini (UU Minerba) baru 10 tahun. Kalau 10 tahun direvisi tidak kita manfaatkan untuk kepentingan jangka panjang kan salah juga. Maka dari itu kita minta tambahan waktu, jangan tergesa-gesa. Undang-Undang itu harus menjawab permasalahan sekarang dan visi ke depan. Semua masalah kita inventarisasi, termasuk terhadap bagaimana KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), IUP (Izin Usaha Pertambangan) daerah, termasuk bagaimana batubara,” pungkas Bambang. 

Recent Posts

Kementan dan BULOG Sidak Pasar di Bengkulu, Stok Beras dan Pangan Dipastikan Aman Jelang Ramadan 2026

MONITOR, Bengkulu – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga tetap terjaga menjelang…

19 menit yang lalu

JTT Layani 175 Ribu Kendaraan di Trans Jawa Saat Libur Imlek 2026, Lalu Lintas Naik Hingga 31 Persen

MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat lonjakan signifikan mobilitas kendaraan selama periode…

1 jam yang lalu

Libur Imlek 2026, Dirut Jasa Marga: Lebih dari 1,6 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jabotabek, Naik 12,32 Persen

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.623.619 kendaraan keluar dan masuk wilayah…

3 jam yang lalu

Menag: 100 Persen Siswa Madrasah Korban Banjir Sumatra Tetap Belajar

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan…

3 jam yang lalu

Manasik Haji Capai 95 Persen, Jemaah Siap Berangkat 21 April 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah terus mematangkan kesiapan jemaah haji Indonesia melalui program…

6 jam yang lalu

Resmi! Ini Juknis Pembelajaran Ramadan 2026 bagi Seluruh Madrasah

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelajaran Ramadan 2026 sebagai acuan bagi…

8 jam yang lalu