Categories: NASIONAL

Mundur Berjamaah, Antasari Nilai Pimpinan KPK Tak Bertanggungjawab

MONITOR, Jakarta – Sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi hanya gara-gara tak setuju dengan sikap pemerintah dan DPR yang menyetujui adanya revisi UU KPK, sangat disayakan oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Menurut Antasari, apapun kondisinya, sebagai pimpinan lembaga yang menjaga agar Indonesia tetap bersih dari korupsi tidak boleh mundur dari posisinya.

Sebab menurut Antasari, dengan keputusan mengembalikan mandat kepada Presiden, pimpinan KPK dianggap tidak memikirkan nasib anak buahnya sendiri.

“Saya sebagai mantan Ketua KPK sangat menyesalkan loh, kenapa pimpinan KPK itu memilih mundur. Itu tidak boleh, ketua KPK kondisi apapun tetap berdiri, itu tidak boleh. Dia harus jaga anak buahnya,” kata Antasari Sabtu (14/9)

Menurut Antasari, seharusnya pimpinan KPK bersikap profesional, disiplin dan akuntabel. Idealnya, pimpinan KPK menyelesaikan dahulu mandat yang diberikan hingga akhir masa jabatannya.

“Bagaimana sekarang bisa disebut akuntabel kalau lari dari tanggung jawab (kembalikan mandat-red). Mereka harus bertanggung jawab (sampai tuntas) karena mereka sudah dipilih,” kritiknya.

Pelemahannya di mana?. Presiden Jokowi sudah bersikap. Presiden tidak setuju adanya SP3, Presiden juga tidak setuju adanya dewan pengawas. Presiden pun tetap meminta penyadapan oleh KPK tetap ada. Saya setuju itu bukan pelemahan, itu kekuatan sudah gitu saja,” tuturnya.

Antasari menambahkan, bila dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPK, yang terpenting baginya ialah memiliki tim penyidik yang solid. “Saya tidak perlu Undang-undang yang bagus. Yang penting 10 penyidik yang bagus, saya siap pimpin KPK,” tandasnya.

Diketahui, Ketua KPK, Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi.

Langkah tersebut diambil menyusul sikap pemerintah dan DPR yang menyetujui adanya Revisi Undang-Undang KPK. ()

Recent Posts

Kemenag Buka Pendaftaran Program PKDP 2025

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag membuka pendaftaran…

2 jam yang lalu

Miris 1 Juta Lulusan Sarjana Nganggur, DPR: Ironi di Tengah Bonus Demografi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS)…

5 jam yang lalu

Polusi Udara Meningkat di Jakarta, DPR: Cerminan Buruknya Tata Kelola Emisi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti peningkatan polusi udara di…

5 jam yang lalu

Komisi IV DPR RI Apresiasi Langkah Kementan Kendalikan PMK

MONITOR, Surabaya - Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret Kementerian Pertanian dalam…

7 jam yang lalu

Deklarasikan Diri Jadi Kabupaten UMKM, Wamen Helvi Apresiasi Inisiatif Pemda Situbondo

MONITOR, Jawa Timur - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza…

7 jam yang lalu

Puan Dorong Pemerintah Bertindak Soal Ancaman Gugatan Brasil Terkait Kematian Turis Juliana di Rinjani

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menanggapi isu yang berkembang terkait ancaman gugatan yang…

10 jam yang lalu