MONITOR, Jakarta – Sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi hanya gara-gara tak setuju dengan sikap pemerintah dan DPR yang menyetujui adanya revisi UU KPK, sangat disayakan oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
Menurut Antasari, apapun kondisinya, sebagai pimpinan lembaga yang menjaga agar Indonesia tetap bersih dari korupsi tidak boleh mundur dari posisinya.
Sebab menurut Antasari, dengan keputusan mengembalikan mandat kepada Presiden, pimpinan KPK dianggap tidak memikirkan nasib anak buahnya sendiri.
“Saya sebagai mantan Ketua KPK sangat menyesalkan loh, kenapa pimpinan KPK itu memilih mundur. Itu tidak boleh, ketua KPK kondisi apapun tetap berdiri, itu tidak boleh. Dia harus jaga anak buahnya,” kata Antasari Sabtu (14/9)
Menurut Antasari, seharusnya pimpinan KPK bersikap profesional, disiplin dan akuntabel. Idealnya, pimpinan KPK menyelesaikan dahulu mandat yang diberikan hingga akhir masa jabatannya.
“Bagaimana sekarang bisa disebut akuntabel kalau lari dari tanggung jawab (kembalikan mandat-red). Mereka harus bertanggung jawab (sampai tuntas) karena mereka sudah dipilih,” kritiknya.
Pelemahannya di mana?. Presiden Jokowi sudah bersikap. Presiden tidak setuju adanya SP3, Presiden juga tidak setuju adanya dewan pengawas. Presiden pun tetap meminta penyadapan oleh KPK tetap ada. Saya setuju itu bukan pelemahan, itu kekuatan sudah gitu saja,” tuturnya.
Antasari menambahkan, bila dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPK, yang terpenting baginya ialah memiliki tim penyidik yang solid. “Saya tidak perlu Undang-undang yang bagus. Yang penting 10 penyidik yang bagus, saya siap pimpin KPK,” tandasnya.
Diketahui, Ketua KPK, Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi.
Langkah tersebut diambil menyusul sikap pemerintah dan DPR yang menyetujui adanya Revisi Undang-Undang KPK. ()
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakinkan otoritas Amerika Serikat terkait mutu dan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti kasus penangkapan Gubernur Bengkulu…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024…
MONITOR, Jakarta - Koperasi sebagai tonggak pemberdayaan masyarakat, telah membuktikan bahwa ekonomi yang kuat dapat…
MONITOR, Banten - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku kaget…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara…