Salah Kelola Potensi Laut Indonesia

100

MONITOR – Indonesia, negeri kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan dan garis Pantai terpanjang kedua di dunia dengan 95.200 km.

Potensi kekayaan laut Indonesia sungguh luar biasa.

Perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pariwisata bahari, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan masih banyak lagi ragam potensi yang dimiliki laut Indonesia adalah berkah tuhan yang tiada tara untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

Namun, faktanya sungguh miris. Alih-alih bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa, Kontribusi laut Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih di bawah 30 persen.

Padahal, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia diperkirakan sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun.

Ya, potensi sektor kelautan sepertinya masih menjadi raksasa yang masih tertidur, belum tergarap secara optimal.

Indonesia memiliki potensi laut yang sangat melimpah, dengan 60% penduduk tinggal di pesisir, memiliki luas perairan 5,8 juta km2 yang terdiri dari 2,5 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif , 13,7 juta Ha Perairan Umum dan 4,3 juta Ha Daerah Potensial untuk perikanan.

Ironi memang jika melihat kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya dari sektor kelautan yang melimpah tidak berbanding lurus dengan kekayaan rakyatnya khususnya nelayan.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2018, sekitar 20-48 persen nelayan masih hidup dalam kemiskinan Inilah sederet nestapa para nelayan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia awalnya seperti angin baru perubahan pembangunan sektor kelautan yang selama ini terabaikan.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, visi tersebut nampaknya baru sebatas jargon hingga periode pemerintahan hamper berakhir, sektor kelautan dan perikanan masih belum memberikan kontrbusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi.