IPW: KPK Makin Tak Terkontrol, Butuh Dewan Pengawas

MONITOR, Jakarta – Ancaman seribu karyawan KPK dan oknum penasehat maupun WP KPK makin menjadi-jadi. Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta Pane pun mengingatkan agar publik tidak perlu takut dengan ancaman mereka karena penyidik Polri, Kejaksaan, dan BPK siap menggantikan mereka.

“Tindakan oknum KPK itu sangat tidak etis dan bisa menjadi preseden,” kata Neta Pane dalam keterangan persnya, Jumat (6/9).

IPW menilai, selama ini banyak sekali kebobrokan di KPK yang tidak terkontrol sehingga lembaga anti rasuah itu semakin semau gue. Contohnya, kata Neta, ada tersangka bertahun tahun tanpa kepastian hukum, ada WP yang berlagak seperti LSM yang merasa lebih kuat dari komisioner hingga berani menggalang 1000 karyawan untuk menolak Capim KPK, adanya ketidaktransparanan dalam harta benda koruptor yang disita, ada penyidik KPK yang bermain politik dalam Pilpres 2019, dll.

Sehingga, lanjut Neta, keberadaan Dewan Pengawas sangat diperlukan agar KPK tidak semau gue dalam melakukan penegak hukum, apalagi selama ini dewan etik semakin tak jelas fungsinya.

“Memang, keberadaan Dewan Pengawas sangat tergantung siapa yang menilai. Kalau kita belum apa-apa sudah apriori pasti akan berpendapat, keberadaan Dewan Pengawas akan memperlemah KPK. Apalagi ada pihak pihak yang tidak mau terganggu kepentingannya di KPK, pasti mereka akan menolak konsep paradigma baru ini,” jelasnya.

Bagi IPW, keberadaan Dewan Pengawas adalah konsep paradigma baru KPK yang harus didukung semua pihak agar KPK bisa diawasi dan tidak semau gue.

Begitu juga keberadaan penyidik independen di KPK yang salah kaprah. Sebab sesuai KUHP penyidik itu hanya polisi dan jaksa, sementara PPNS adalah penyidik yang disupervisi polisi dan jaksa.

“Jadi, semua ini harus dikembalikan ke KUHP agar tidak melanggar UU. IPW menilai, pada dasarnya, Revisi UU KPK itu sebenarnya tidak diam diam,” tuturnya.