Khofifah terkesima Layanan Publik Banyuwangi berbasis Program Smart Kampung

MONITOR, Banyuwangi – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memuji langkah Kabupaten Banyuwangi yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke desa melalui program “Smart Kampung”. Tercatat, sejak diresmikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Mei 2016 lalu, 189 desa di Kabupaten Banyuwangi telah terkoneksi sepenuhnya dengan jaringan internet berbasis serat optik atau fiber optik.

“Saya mengapresiasi capaian Banyuwangi karena mampu menggerakkan desa-desa untuk memanfaatkan instrumen teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selanjutnya saya berharap capaian ini dapat mempercepat layanan publik dan dapat diikuti oleh daerah lain ,” ungkap Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (5/9) usai memberikan pengarahan kepada kepala desa penerima bantuan keuangan desa tahun anggaran 2019 tahap ke dua.

Menurut Khofifah, penggunaan TIK tersebut tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di level desa, namun juga mendongkrak pengetahuan masyarakat setempat dan juga menggerakkan perekonomian lokal. Celah informasi yang terbuka lebar, kata dia, menjadikan masyarakat desa berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga produk. Ambil baiknya buang yang kurang baik.

Khofifah menuturkan, sentuhan digital di level desa ini sukses mengubah wajah desa yang “ndeso” dan tertinggal menjadi maju dan modern. Terlebih lokasi desa-desa tersebut cukup jauh dari kota dan masuk kategori terpencil.

“Saya berharap inovasi yang dilakukan Banyuwangi ini dapat ditiru dan diadaptasi oleh seluruh kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Harus makin dikurangi pelayanan publik menggunakan cara-cara manual dan sering kurang efektif – efisien,” imbuhnya.

Smart Kampung merupakan program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi. Program ini mendesain desa mempunyai kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri memilih Banyuwangi bersama 25 Kabupaten/Kota lain di Indonesia dalam Gerakan Menuju 100 Smart City tahun 2017 lalu. Program yang digagas Kominfo bersama Kemendagri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

“Kami mendukung penuh upaya Kominfo untuk mengembangkan smart city di Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur karena dampaknya sangat luas sekali terhadap peningkatan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi,” pungkasnya.