PSI Usulkan Anggaran Kunker DPRD DKI Dipangkas

MONITOR, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mempersoalkan kebijakan yang sudah dijalankan DPRD DKI Jakarta.

Usai mempersoalkan pemberian PIN emas bagi anggota baru DPRD DKI, kini partai yang dinahkodai Grace Natalie ini mempersoalkan kegiatan kunjung kerja (kunker) yang biasa dijalankan anggota DPRD DKI ke berbagai wilayah di Indonesia ataupun ke luar negeri.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justine Adrian mengatakan, para wakil rakyat Jakarta sudah harus menghilangkan kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat yang dibungkus dengan kegiatan kunker.

“Kunker kalau tak ada manfaatnya buat apa. Masyarakat itu memilih wakilnya di DPRD untuk bekerja mensejahterakan rakyatnya. Bukan uang rakyat malah dihamburkan untuk memenuhi nafsu jalan-jalan keliling dunia para anggota dewan,” ujar Justine di Gedung DPRD DKI.

Dikatakan Justine, dengan APBD DKI yang tembus kurang lebih Rp 90 triliun, diharapkan bisa bermanfaat untuk pembangunan di ibukota. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati hasil pembayaran pajak yang dilakukan lewat pemotongan pendapatan hasil keringat warga Jakarta.

Penolakan yang dilakukan PSI terhadap segala hal pemborosan APBD DKI, dipastikan bakal disuarakan dalam rapat pimpinan dewan dan pembahasan anggaran. Malah, PSI pun akan mendesak agar keberangkatan kunjungan kerja domestik, hanya 6 kali setahun. Sementara, untuk kunjungan kerja ke luar negeri hanya 2 kali.

“Yang terpenting, kami di PSI nanti akan meminta sekertaris dewan (sekwan) mengumumkan wilayah yang akan dituju dan manfaatnya. Kalau perlu kita minta agar kunker ditujukan pada wilayah dan negara yang tidak masuk dalam google. Kalau ada negara yang kita kunjungi kelebihan wilayah itu ada di google tentu tidak akan menbawa pengaruh apa-apa dan cukup dilihat lewat google tanpa harus dikunjungi,” pungkasnya.