PARLEMEN

Pengamat: Tajam Betul Penciuman Menteri Amran

MONITOR, Jakarta – Dalam dua bulan terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang melakukan suap. Awal bulan Agustus kemarin, pemilik PT. CSA selaku importir bawang putih terkena OTT KPK karena melakukan suap untuk mendapatkan izin impor.

Kemudian, baru-baru ini hasil OTT KPK menetapkan tersangka pemilik PT. FMT sebagai tersangka karena memberi suap pengurusan kontrak kerja sama dalam distribusi gula kepada PTPN III. PT. FMT ini ternyata juga merupakan importir bawang putih yang diblacklist Kementerian Pertanian (Kementan).

Tentang hal ini, Analis Politik, Hendri Satrio yang biasa dipanggil Hensat menilai langkah berani Kementan dalam melakukan blacklist perusahan-perusahan importir bawang yang diduga nakal sejak 2017 patut diapresiasi.

Pasalnya, katanya, importir yang termasuk dalam daftar hitam akhirnya terciduk KPK. Semoga puluhan lainnya yang ada dalam daftar hitam Kementan segera tobat.

Langkah Menteri Amran yang lebih dulu membuat daftar hitam perusahaan-perusahaan nakal ini dinilai Hensat sejalan dengan misi Presiden Jokowi yang ingin memberantas mafia pangan di Indonesia

“Dua perusahaan yang terciduk KPK ini mestinya cukup memberikan peringatan bagi perusahaan lain yang sudah masuk daftar hitam. Tajam betul penciuman Menteri Amran terhadap perusahaan-perusahaan nakal ini. Kalau tidak salah ada puluhan didaftar Kementan, mudah-mudahan yang lain segera tobat,” kata pria yang akrab disapa Hensat di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Oleh karena itu, Hensat mendukung penuh langkah KPK yang terus melakukan pembersihan terhadap pihak-pihak yang melakukan suap atau KKN. Apalagi dalam soal pangan, praktik KKN harus benar-benar dibersihkan sehingga kinerja pembangunan pertanian dalam menyediakan pangan secara berdaulat mensejahterakan petani tidak terhambat atau dicederai.

“Kita semua harus bersinergi dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kementan agar mafia pangan tobat. Mafia pangan itu adalah hantu pembuat kisruh suplai pangan. Harga dan stok mereka permainkan, sehingga negara dan petani selalu rugi. Jadi maju terus KPK dan Kementan sikat mafia pangan,” bebernya.

Perlu diketahui, sebanyak 75 Importir bawang yang di-blacklist tersebut terbukti tidak patuh dalam melakukan wajib tanam bawang putih sebanyak 5 persen dari kuota impor seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017. Selain itu, beberapa dari mereka juga tercatat memainkan harga bawang di pasaran. Harga dari negara eksportir hanya Rp 6.000/kg, tapi di Indonesia dijual Rp 50.000/kg hingga Rp60.000/kg.

Recent Posts

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

8 jam yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

1 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

1 hari yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

2 hari yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

2 hari yang lalu

Danantara Indonesia Tinjau Integrasi Tiga Pilar Layanan Jasa Marga untuk Tingkatkan Customer Experience

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat integrasi tiga pilar layanan, yaitu layanan preservasi,…

2 hari yang lalu