Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Yudhistira Ramadhani (dok: Asep/Monitor)
MONITOR, Jakarta – Menjelang pembentukan AKD (alat kelengkapan dewan) DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Fraksi Golkar DPRD DKI rupanya sudah menyiapkan kadernya untuk ditempatkan di lima komisi.
Anggota Fraksi Golkar Yudistira Hermawan mengatakan, tatib (tata tertib) pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dibentuk pekan depan. Karena itu Fraksi Golkar sudah menyiapkan kader yang akan mengisi lima komisi DPRD DKI.
“Sebelum pembentukan AKD, pekan depan kita akan bahas terlebih dahulu tatib nya. Tatib tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk pembentukan AKD,” kata Wawan panggilan akrab Yudistira Hermawan kepada MONITOR di ruang Fraksi Partai Golkar, (4/9).
Wawan menyebutkan, kader yang ditempatkan di setiap komisi disesuaikan dengan latar belakangnya. Sehingga kader tersebut diharapkan bisa memaksimalkan kemampuannya di dalam komisinya.
“Untuk komisi A kadernya yaitu Khotibi Ahyar dan Jamaludin. Untuk komisi B ada Dimaz Nazar Raditya Soesatyo. Untuk komisi C Taufik Azhar. Lalu untuk komisi D saya sendiri, untuk komisi E diberikan pada ketua fraksi Basri Baco,” ujar Wawan.
Sebagai informasi, Saat ini, di DPRD DKI ada lima komisi, yakni Komisi A, B, C, D, dan E. Komisi A adalah komisi yang membawahi bidang pemerintahan, Komisi B untuk perekonomian, Komisi C untuk keuangan, Komisi D untuk pembangunan, dan Komisi E untuk kesejahteraan sosial.
MONITOR, Jakarta - Promosi dan pemasaran produk menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan daya…
MONITOR, Jakarta - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan…
MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyuarakan peran penting dakwah digital di…
MONITOR, Jakarta - Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Pustrajak Penda) pada Badan Moderasi…
MONITOR, Jakarta - Suasana hangat dan penuh semangat terasa di Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta,…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Badan Publik Terfavorit dari Komisi Informasi Pusat (KIP)…