HUKUM

Pansel KPK Diminta Tak Perlu Takut Tekanan

MONITOR, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil terus menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi 20 nama calon pimpinan (Capim) KPK yang telah dipilih oleh Pantia Seleksi (Pansel) karena dugaan cacat kode etik dan integritas.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan sebaiknya Pansel Capim KPK jalan terus. Mereka tak perlu takut terhadap tekanan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan pihak-pihak yang kontra dan tidak sepakat dengan hasil kerja pansel.

“Kalau menurut Saya pansel capim KPK jalan terus, sebab kalau saja misalnya mengikuti mereka yang menolak atau  yang mengkritisinya, maka pansel KPKP gak bisa bekerja,” kata Margarito Kamis saat dihubungi, Senin (2/9).

Dikatakan Margarito, tidak ada alasan Pansel Capim KPK untuk tidak melanjukan proses seleksi yang saat ini sudah berjalan. Karena dalam proses demokrasi, pro dan kontra merupakan hal yang biasa.

“Pansel KPK cukup dengan menerima kenyataan yang saling berbeda itu sebagai sebuah kenyataan demokrasi. Bahwa ada yang pro dan ada yang kontra. Itu soal biasa,” imbuh Margarito.

Terkait banyaknya pihak yang menuding Pansel Capim KPK tidak kredibel, Margarito menegaskan hal itu semuanya tak berdasar. Karena jika pansel itu tidak kredibel, bagaimana bisa mereka memilih orang sehingga bisa mendapatkan calon pimpinan KPK yang setengah-setengah.

“Kan enggak masuk di akal. Karena jika sudah ada yang meragukan pansel capim KPK, semua hasil kerja pansel pasti akan diragukan,” tegas Margarito.

Untuk itu, Margarito kembali menegaskan agar pansel capim KPK melanjutkan semua proses tahapan seleksi yang sudah jalan. Jangan mengikuti apa yang menjadi keinginan pihak manapun, karena kredibelitas mereka (Pansel Capim KPK) sedang dipertanyakan.

“Sebab kalau pansel mengikuti salah satu pihak, katakanlah mereka mengikuti yang kontra, maka mereka akan semakin menjadi tidak kredibel. Mengapa? karena sekarang ini kredibelitas mereka itu sedang dipertanyakan. Ini kan kredibel mereka dipertanyakan, tetapi sebagian hasil mereka dianggap kredibel. Itukan tidak masuk akal,” pungkas Margarito.

Recent Posts

Dukung Larangan Dapur SPPG Pakai Barang Subsidi, Legislator Minta Kualitas Layanan MBG Tetap Terjaga

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi…

7 jam yang lalu

Doa KH Zulfa Mustofa Iringi Presiden Prabowo di Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi

MONITOR, Batang – Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa memimpin pembacaan doa di hadapan…

14 jam yang lalu

KUMITRA Jambore 2026 Perkuat Kemitraan UMKM dan Rantai Pasok Nasional

MONITOR, Bandung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar KUMITRA Jambore 2026 bertajuk…

16 jam yang lalu

Economic Frontline 2026 Bahas Arah Baru Ekonomi Indonesia di Tengah Menguatnya Peran Negara

MONITOR, Jakarta - Menguatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu isu paling strategis…

16 jam yang lalu

Waka Komisi V DPR Soal Sengkarut Proyek LRT City: ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras menyoroti sengkarut proyek…

16 jam yang lalu

Antisipasi Dampak El Nino dan Puncak Kemarau, DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menekankan pentingnya sistem…

1 hari yang lalu