HUKUM

Pansel KPK Diminta Tak Perlu Takut Tekanan

MONITOR, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil terus menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi 20 nama calon pimpinan (Capim) KPK yang telah dipilih oleh Pantia Seleksi (Pansel) karena dugaan cacat kode etik dan integritas.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan sebaiknya Pansel Capim KPK jalan terus. Mereka tak perlu takut terhadap tekanan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan pihak-pihak yang kontra dan tidak sepakat dengan hasil kerja pansel.

“Kalau menurut Saya pansel capim KPK jalan terus, sebab kalau saja misalnya mengikuti mereka yang menolak atau  yang mengkritisinya, maka pansel KPKP gak bisa bekerja,” kata Margarito Kamis saat dihubungi, Senin (2/9).

Dikatakan Margarito, tidak ada alasan Pansel Capim KPK untuk tidak melanjukan proses seleksi yang saat ini sudah berjalan. Karena dalam proses demokrasi, pro dan kontra merupakan hal yang biasa.

“Pansel KPK cukup dengan menerima kenyataan yang saling berbeda itu sebagai sebuah kenyataan demokrasi. Bahwa ada yang pro dan ada yang kontra. Itu soal biasa,” imbuh Margarito.

Terkait banyaknya pihak yang menuding Pansel Capim KPK tidak kredibel, Margarito menegaskan hal itu semuanya tak berdasar. Karena jika pansel itu tidak kredibel, bagaimana bisa mereka memilih orang sehingga bisa mendapatkan calon pimpinan KPK yang setengah-setengah.

“Kan enggak masuk di akal. Karena jika sudah ada yang meragukan pansel capim KPK, semua hasil kerja pansel pasti akan diragukan,” tegas Margarito.

Untuk itu, Margarito kembali menegaskan agar pansel capim KPK melanjutkan semua proses tahapan seleksi yang sudah jalan. Jangan mengikuti apa yang menjadi keinginan pihak manapun, karena kredibelitas mereka (Pansel Capim KPK) sedang dipertanyakan.

“Sebab kalau pansel mengikuti salah satu pihak, katakanlah mereka mengikuti yang kontra, maka mereka akan semakin menjadi tidak kredibel. Mengapa? karena sekarang ini kredibelitas mereka itu sedang dipertanyakan. Ini kan kredibel mereka dipertanyakan, tetapi sebagian hasil mereka dianggap kredibel. Itukan tidak masuk akal,” pungkas Margarito.

Recent Posts

Karhutla di Aceh dan Sumut, Puan Tekankan Penanganan Bencana Harus Preventif

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan…

41 detik yang lalu

3 WNI Overstay Merampok di Jepang, DPR: Cerminan Pengawasan PMI Masih Banyak Lubangnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti kasus tiga Warga Negara Indonesia…

2 jam yang lalu

Panglima TNI Terima Kunjungan Kasad Singapura

MONITOR, Jakarta - Komitmen memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura kembali ditegaskan melalui…

4 jam yang lalu

Menteri PU Respon Cepat Banjir Jabodetabek, Kerahkan Pompa Mobile di 14 Titik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…

6 jam yang lalu

Banyak Kasus Intoleransi, DPR: Beribadah adalah Hak Konstitusional dan Dilindungi Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…

7 jam yang lalu

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid, Termasuk dalam RPJMD

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…

8 jam yang lalu