MONITOR, Jakarta – Tokoh nasional yang juga mantan Menko Maritim, Rizal Ramli, mengatakan kalau penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara represif. Bahkan, penangkapan mahasiswa asal Bumi Cendrawasih yang dituding makar justru akan menambah persoalan baru di kemudian hari.
Rizal pun menyarankan sebaiknya pemerintah mengintropeksi diri terhadap hal-hal yang selama ini belum dilakukan dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat di Papua.
Rizal Ramli menuturkan ada lima langkah yang bisa ditempuh pemerintah guna meredam konflik di Papua dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
Pertama, sebut Rizal Ramli, terkait adanya dorongan Papua dan Papua Barat untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah sejatinya meniru cara presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dengan membuka ruang dialog bersama tokoh-tokoh adat layaknya keluarga yang berbeda pendapat.
“Gus Dur selalu menganggap teman-teman Papua yang ingin merdeka ini seperti saudara sendiri. Jadi penyelesaiannya dengan membuka ruang dialog secara terbuka seperti menyelesaikan persoalan keluarga,” ungkap dia, Senin (2/9/2019).
“Kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, masak kita gebuk, masak mau kita usir, masak mau kita bilang silakan. Justru kita pakai alat untuk intropeksi dan cari jalan keluar,” lanjutnya.
“Apakah sebagai orangtua, saya sudah benar atau belum, sudah adil belum, saya perhatikan anak-anak saya sama atau ndak?” Tambah mantan menko ekuin era pemerintahan Presiden Gus Dur itu.
Gus Dur pun, sambung Rizal Ramli, tidak pernah mempermasalahkan ucapan masyarakat Papua yang ingin merdeka dan keluar dari NKRI, namun selalu menjadikannya sebagai pintu introspeksi serta merangkul masyarakat Papua.
“Itu sebetulnya ungkapan dari rasa ketidakadilan. Itulah kenapa buat Gus Dur enggak ada masalah yang ngomong kayak begitu, bahkan dirangkul. Kalau salah kita benerin,” ujarnya.
Langkah kedua, sambung Rizal Ramli yang juga pejuang demokrasi sejak mahasiswa, aparat keamanan harus menindak tegas para pelaku yang mengintimidasi dan mengeluarkan ucapan rasial kepada warga Papua di Asrama Surabaya dan Malang.
Jangan yang di Papua dan mahasiswa yang demo saja yang ditangkap, tapi di Surabaya bagaimana? Yang di Malang bagaimana? Harusnya pelaku rasial itu langsung ditangkap dan diproses hukum dong,” tegas mantan anggota Tim Panel Bidang Ekonomi PBB ini.
Rizal Ramli pun mengkhawatirkan bila isu rasial tersebut dibiarkan berlarut-larut maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) oleh dunia internasional. Pasalnya dalam International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) secara tegas telah disepakati adanya penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.
“Dunia internasional bisa manfaatkan sebagai pintu masuk pelanggaran HAM bila isu rasial ini tidak ditindak tegas dan dibiarkan berlarut,” tutur Rizal.
Hal ketiga yang berkaitan dengan adanya kelompok bersenjata, Rizal Ramli mendukung cara-cara yang sudah dilakukan pemerintah dalam menindak tegas para pelaku tersebut.
Namun, tokoh mahasiswa yang pernah selama 1,5 tahun mendekam di penjara militer dan Lapas Sukamiskin karena melawan sikap otoriter Orba ini mengatakan, “Aparat keamanan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang tidak bersenjata di mana pun di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.”tegasnya.
“Aparat keamanan harus melakukan pemetaan secara matang antara kelompok bersenjata dengan warga sipil. Jangan karena panik, memberondong senjata dengan serampangan, karena khawatir warga sipil yang justru menjadi korban,” papar Rizal Ramli.
Tambahan pula, tindakan represif terhadap rakyat sipil tersebut justru akan semakin memperkuat dukungan terhadap kelompok bersenjata seperti terjadi di Timor Timur dan Aceh.
Langkah keempat, tambah Rizal Ramli, harus ada keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Papua. Dana otonomi khusus wajib bisa dimanfaatkan oleh rakyat secara nyata dan tidak perlu melalui birokrasi yang korup. Misalnya, sebut Rizal Ramli, memberikan dana kesejahteraan melalui kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Hal itu, kata dia, telah diterapkan di Alaska.
“Semua rakyat Papua diberikan kartu ATM BRI, dan setiap orang diberikan dana kesejahteraan senilai Rp1 juta per orang per bulan. Tetapi, alokasi dana harus diprioritaskan untuk mama-mama untuk dikelola, karena pasti bermanfaat untuk makanan, kesehatan, dan pendikan,”terangnya.
Seiring adanya pemberian dana kesejahteraan untuk masyarakat Papua, tambah Rizal Ramli, pemerintah juga harus membatasi peredaran minuman keras dengan tegas agar dana yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah harus membatasi peredaran miras secara masif dan tegas, karena selama ini perdagangan miras selalu dibekingi aparat,” ungkap Rizal Ramli.l
Kemudian langkah kelima, jelas Rizal Ramli, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi putra-putri Papua menjadi pemimpin birokrasi nasional, lokal, TNI, dan Polri.
Berikan kesempatan bagi putra dan putri Papua untuk mengembangkan kemampuannya sehingga bisa menjadi pemimpin nasional. Karena saya lihat sekarang jarang sekali putra-putri Papua menjadi pemimpin di level nasional, TNI, dan Polri. Kalau di TNI yang saya tahu sekarang ini Mayor Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau. Sebelumnya ada Mayjen TNI Herman Asaribab dan Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi yang kemudian berkesempatan menjadi menteri,” tuturnya.
“Kita dorong semua bersaudara. Itulah kekuatan yang membuat Indonesia tangguh dan hebat,”pungkasnya.
