MEGAPOLITAN

Tahun 2020 Pemerintah Akan Naikan Dana Bantuan Sosial

MONITOR, Jakarta – Pada tahun 2020 mendatang Pemerintah akan menaikan dana sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Tahun depan naik, Rp 150.000/bulan, sekarang kan Rp 110.000,” tutur Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Andi Dulung, Sabtu (31/8).

Anggaran yang semulanya sebesar Rp 20 triliun akan meningkat menjadi Rp 28 triliun untuk 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat.

“Kan anggaran awal Rp 20 triliun, itu yang jalan terus. Tahun depan ya naik, kalikan saja 15,6 juta (KPM) dikali Rp 150.000, dikali 12 (bulan),” terang Andi.

Andi menuturkan, kenaikan ini dilakukan supaya produk yang disediakan di e-warong bisa lebih beragam, bukan hanya sekedar telur dan beras.

“Karena ingin dinaikkan saja supaya bantuannya, jenisnya bukan hanya telur (dan beras), ada tambahan lagi sayur, daging misalnya,” kata Andi.

Untuk mekanisme pembelanjaan BPNT ini ada di tangan masyarakat sehingga bebas memilih produk yang ada di e-warung sesuka hati.

“Bebas, mekanisme (belanjanya) bebas,” ucap Andi.

Sekedar diketahui, mulai tanggal 1 September program raskin resmi ditiadakan. Nantinya bantuan sosial beras untuk masyarakat semuanya digabung bersama program BPNT.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

3 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

3 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

12 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

13 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

17 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

17 jam yang lalu