Presiden RI, Joko Widodo (Foto: Dok Google)
MONITOR, Jakarta – Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir internet sejak Rabu (21/8/2019) di Papua Barat saat kerusuhan menuai protes. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama.
“Ya itu semuanya untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (22/8).
⠀
Pemblokiran akan dicabut Kominfo usai situasi di Papua dan sekitarnya kembali kondusif. Sebelumnya, Menkominfo, Rudiantara mengatakan pemblokiran ini untuk menjaga keamanan nasional.
Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap insiden yang terjadi di Papua dan sekitarnya. Namun dia mengatakan pembatasan internet ini tak berlaku secara keseluruhan.
⠀
“Ya kalau pro-kontra semua apa pun yang diambil pasti ada yang suka ada yang tidak suka. Tapi ini kan kepentingan nasional dan sudah dibahas dengan aparat penegak hukum,” ujar Rudiantara.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih. Moeldoko menyebut pemblokiran untuk keamanan nasional.
“Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat,” kata Moeldoko.
Moeldoko mengaku belum tahu sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut pemerintah ingin melihat situasi terlebih dahulu.
MONITOR, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi dan berbagai capaian pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat standar pelayanan publik untuk…
MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…
MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…
MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…
MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…