MONITOR, Jakarta – Ind Police Watch (IPW) melihat adanya kepanikan sejumlah pihak dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK. Pernyataan internal KPK terlihat dari pernyataannya yang mempermasalahkan bahwa enam capim KPK belum menyerahkan LHKPN.
Melihat kondisi ini, Ketua Presidium IPW Neta Pane menyaranka sejumlah pihak terutama internal KPK tidak perlu panik dengan masuknya sejumlah jenderal polisi menjadi Pimpinan KPK, bahkan menjadi Ketua KPK sekalipun.
Neta menilai, masuknya jenderal polisi menjadi Pimpinan KPK bukan hal baru. “Dulu pernah ada Irjen Taufik Ruki dan ada Irjen Bibit Samad Rijanto,” kata Neta Pane, dalam pernyataan persnya, Jumat (23/8).
Menurut dia, pernyataan ini sangat aneh, sebab status mereka baru calon pimpinan dan belum menjadi pimpinan KPK. Namun apbila sudah menjadi pimpinan KPK kata Neta, hal tersebut boleh dipermasalahkan.
“Jika pun sudah menjadi pimpinan KPK, mereka tidak menyerahkan LHKPN sebenarnya tidak ada masalah karena tidak ada sanksi hukumnya,” terangnya.
“Sebab ketentuan LHKPN itu tidak jelas untuk apa. Tapi anehnya ada pihak yang mempolitisasinya dan menjadikan LHKPN seperti hantu yang menakutkan,” sambungnya.
Lebih lanjut Neta menegaskan, seharusnya pihak-pihak yang mempermasalahkan LHKPN itu menggugat KPK, kenapa status auditnya WDP dan kenapa KPK menolak memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga antirasuah itu, seperti dokumen atau data data barang barang sitaan tersangka korupsi, baik yang sudah dilelang maupun belum.
Padahal menurut ayat 1 Pasal 24 UU No 54 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan.
“Pansel KPK saja tidak mempersoalkannya. Dari sini terlihat bahwa ada internal KPK yang panik kwadrat tentang akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK,” tukasnya.
