MONITOR, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempersoalkan pengajuan angaran PIN Emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 1,3 miliar APBD Perubahan 2019.
PSI menilai pengadaaan Pin Emas untuk para anggota dewan hanya menghamburkan uang. Untuk itu PSI akan menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta.
“Bahwa PSI menyadari bahwa pin penting sebagai identitas jabatan anggota dewan. Kami persoalkan adalah biaya ini. Kenapa emas? kita hitung dari anggaran yang ada berarti pin senilai Rp 5 juta untuk dipakai,” kata Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, Selasa (20/8).
Dirinya mengatakan anggaran pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar bisa dikurangi dengan dengan mengubah bahan emas dengan bahan lebih rendah, seperti kuningan. Ia mengatakan penghematan anggaran dari pengadaan pin emas bisa dialokasikan untuk program pemerintah lain yang lebih bermanfaat.
“Untuk apa, kita tidak sensitif di saat warga masih banyak yang tidak bisa akses air bersih misalkan, susah akses sekolah untuk yang luar DKI. Masak ada penghamburan uang dengan pin senilai Rp 5 juta. Justru anggota dewan itu pelayanan. Kami menolak dan kami tidak akan menggunakan pin bahan emas,” ujarnya.
PSI sendiri diketahui memperoleh delapan kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2019/2024. Delapan orang anggota dewan dari PSI itu bakal dilantik pada 26 Agustus 2019.
Menanggapi, penolakan PSI ini anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Ashraf Ali meminta PSI untuk lebih banyak belajar memahami kondisi dan lingkungan DPRD DKI.
“PSI kan masih muda-muda saya sarankan untuk banyak belajar dulu,” saran Ashraf.
Dikatakan Ashraf, sebenarnya PSI harus tahu kalau PIN Emas itu memang diberikan bagi anggota DPRD DKI baru.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik tak mau ambil pusing dengan pernyataan PSI yang menolak atau mempersoalkan anggaran PIN tersebut.
“Itu (pemberian pin emas) sudah aturan, tapi jika (PSI) nggak mau terima, ya tidak masalah,” tegasnya.
Taufik pun mengatakan, kalau bisa PSI tak usah terima fasilitas-fasiltas yang diberikan oleh DPRD DKI.
“Sekalian aja jangan terima gaji mereka. Biar kelihatan bener sederhananya,”tandasnya.
Terpisah Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Yuliadi membenarkan pengadaan PIN Emas tersebut. Ia mengatakan PIN itu digunakan sebagai tanda pengenal anggota dewan.
“Untuk tanda pengenal sebagai anggota dewan,” kata Yuliadi
Yuliadi juga menegaskan penggunaan pin untuk anggota DPRD DKI sudah sesiai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ukuran masing-masing pin juga sudah ditetapkan sesuai aturan.
“Kita kasih dua ada yang kecil dan gede. Yang gede untuk acara resmi dan kecil untuk acara biasa,” terangnya.
