EKONOMI

Kementan Kooperatif Ungkap Kasus Suap Impor Bawang Putih

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian terus melakukan audit internal terhadap proses bisnis penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih pasca pengungkapan kasus OTT suap impor oleh KPK.

Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto menegaskan, pihaknya saat ini secara maraton bersama inspektorat khusus Itjen Kementan melakukan audit dan evaluasi.

“Mentan telah memberi arahan untuk kooperatif dengan pihak KPK dan tegas bila ada keterlibatan oknum di Kementan,” tegas Prihasto di kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, Selasa (20/8).

Bahkan dirinya siap memberikan keterangan dan dokumen apapun yang dibutuhkan KPK untuk mengungkap kasus ini, sehingga lebih jelas siapa pihak yang bersalah dan terlibat. Beberapa waktu lalu juga Mentan telah mencopot sementara lejabat eselon II, III, dan IV dalam alur verifikasi penerbitan RIPH, dengan tujuan memudahkan proses audit.

Dirjen yang baru menjabat kurang dari satu bulan ini juga menyayangkan adanya upaya pihak tertentu yang mencoba menggiring opini, tentang penetapan kuota impor bawang putih.

“saya percaya KPK independen dan tidak akan terpengaruh upaya pihak tertentu yang mencoba membuat opini penetapan kuota di Kementan. RiPH diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Prihasto. Kementan mempercayakan sepenuhnya pengungkapan kasus ini pada KPK dan kooperatif bila dibutuhkan informasi lebih lanjut.

Terkait adanya beberapa masukan soal evaluasi penerbitan RIPH, Prihasto mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk mendapatkan masukan terhadap kebijakan RIPH dan wajib tanam 5 persen bagi importir yang telah berlaku sejak akhir 2017 lalu.

“kami siap berdialog dan mendapatkan masukan. Para staf Ditjen Hortikultura juga akan diperkuat pengawasannya, penyempurnaan SOP, berkoordinasi dengan penegak hukum, serta audit internal secara intensif,” ujarnya.

Prihasto mengajak maayarakat menunggu keterangan resmi KPK selanjutnya, dan tidak perlu bingung terhadap beberapa informasi yang beredar di media sosial. “Kementan telah berubah dan jauh lebih baik. Penghargaan KPK dan BPK adalah bukti kami sudah berubah dan kredibel. Lupakan kisah masa lalu,” kata Prihasto.

Recent Posts

DPR Soal Paket Bahan Mentah, Jangan Karena Ingin Anggaran Terserap Lalu Ugal-ugalan Modifikasi Teknis MBG!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis…

48 menit yang lalu

Menteri PU Tegaskan Komitmen Serius Turunkan ICOR Lewat Strategi PU608

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen kuat Kementerian PU dalam…

2 jam yang lalu

DPR Khawatir UMKM Terancam Gulung Tikar Usai TikTok Shop Akuisisi Tokopedia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mengaku khawatir dengan nasib…

3 jam yang lalu

Pelantikan Rektor UPI Tak Gunakan Bahasa Indonesia, DPR: Kampus Harus Teladani Nilai-Nilai Kebangsaan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menanggapi momen pelantikan Rektor…

3 jam yang lalu

Wamen UMKM Ajak Pengusaha UMKM Banjarmasin Masuk Ekosistem Digital

MONITOR, Banjarmasin - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza mengajak…

4 jam yang lalu

Mahasiswa Universitas Islam Depok Belajar Pembuatan Film Animasi di USIM Malaysia

MONITOR, Kuala Lumpur - Sebuah program kolaborasi internasional yang luar biasa telah dijalin antara Universitas…

4 jam yang lalu