Dinilai Berpotensi Hasilkan Garam Industri, Pemerintah Pacu Investasi di Kupang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas garam dalam negeri, sehingga bisa terserap sesuai kebutuhan dunia industri. Untuk itu, diperlukan investasi guna membangun ketahanan industri dan pangan nasional.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa kita memerlukan investasi yang cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas garam lokal,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai mendampingi Presiden Jokowi pada acara Panen Produksi Perdana Garam Premium di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/8).

Pada kesempatan itu, Kepala Negara bersama Menperin dan rombongan, sekaligus meninjau tambak garam di desa Nunkurus, Kupang, NTT. Di lokasi ini, kualitas garamnya dinilai cukup baik untuk diserap oleh industri. Sementara lahan yang baru tergarap seluas 10 hektare (ha) untuk produksi garam, dari potensi lahan yang tersedia mencapai 600 ha.

Sedangkan, khusus di Teluk Kupang, tersedia lahan garam seluas 7.700 ha. Sisanya tersebar di berbagai wilayah NTT, antara lain di Kabupaten TTU, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Nagekeo.

Secara keseluruhan, potensi lahan tambang garam di NTT mencapai 60.000 ha dan paling sedikit 21.000 ha dapat direalisasikan dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Dari lahan seluas 21.000 ha tersebut, produksi garam akan mencapai 2,6 juta ton per tahun.

Airlangga menyampaikan, dengan adanya investasi masuk, akan terjalin sinergi antara sektor industri dengan para petani garam. Di lahan garam desa Nunkurus, sudah masuk investasi sebesar Rp110 miliar. Tahun depan ditargetkan bisa tergarap hingga 600 ha.

“Langkah sinergi tersebut, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para petani garam dalam negeri, sekaligus guna menjamin ketersediaan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri,” tuturnya. Upaya ini juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

Airlangga optimistis, NTT berpotensi untuk menjadi produsen garam industri nasional dan dapat menjadi substitusi impor. “Dengan mengganti garam industri impor, pemerintah akan menghemat devisa,” jelasnya.

Airlangga pun menjelaskan, peningkatan kualitas garam nasional harus dimulai dari proses hulu produksi garam oleh petani, misalnya dengan menjaga konsistensi masa produksi garam sampai memperoleh hasil yang optimal, dengan kandungan NaCl untuk garam konsumsi minimal 94% dan garam industri 97%.

Maka itu, perlu ada pemanfaatan teknologi modern sehingga bisa mencapai standar kualitas sesuai kebutuhan industri dan akan meningkatkan serapan garam lokal, tuturnya.

Kadar NaCl yang tinggi juga harus disertai dengan impuritas dan cemaran logam yang rendah. “Di samping itu, pemerintah akan mendorong secara bertahap dalam upaya peningkatan kualitas garam, termasuk untuk tambahan ketersediaan lahan,”imbuhnya.