BERITA

Koalisi Rakyat Dukung Bamsoet Kembalikan Rekomendasi Seleksi Anggota BPK ke Komisi XI

MONITOR, Jakarta – Koalisi Rakyat Awasi Seleksi Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung sikap Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk mengembalikan surat rekomendasi hasil seleksi tahap administrasi periode 2019-2024 ke Komisi XI DPR.

Lantaran, surat hasil seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR berpotensi melanggar aturan perundang-undangan BKP dan tata tertib (Tatib) DPR, atau dalam istilah umum ‘Maju Kena-Mundur Kena’.

“Mendukung langkah Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan pimpinan DPR RI untuk tidak menandatangani surat rekomendasi dari Komisi XI DPR terkait nama-nama calon Anggota BPK yang akan diajukan kepada DPD RI,” kata Kordinator Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat) Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (15/8).

Ia pun mengingatkan, agar Bamsoet sesegera mungkin, bila ingin mengembalikan surat rekomendasi Komisi XI DPR untuk kemudian diserahkan kepada pihak DPD. Jangan sampai, sambung dia, seleksi calon anggota BPK menimbulkan permasalahan baru, lantaran tidak sesuai jadwal.

“Waktu yang diperlukan untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan tidaklah sebentar. Sementara, waktu terus berjalan, dan Oktober mendatang 5 kursi pejabat Anggota BPK sudah harus terisi. Tidak boleh ada kekosongan (vacum of power),” sebut dia.

Di tengah situasi tersebut, pria yang akrab disapa Pras ini menyarankan, ada baiknya ketua DPR mendengar aspirasi publik yang saat ini tengah ramai menyorot seleksi calon Anggota BPK. “Janganlah Bamsoet memaksakan diri untuk tanda tangan berkas rekomendasi dari Komisi XI, sebab jika itu dilakukan telah melegalkan mal administrasi dalam seleksi. Apalagi, Bamsoet kabarnya ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar, tentu hal tersebut akan sangat merugikan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga mendesak Komisi XI DPR untuk mengulang proses pendaftaran peserta calon anggota BPK RI, karena diduga terjadi penyimpangan terhadap tata aturan. Hal ini sangat penting demi memenuhi azas transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

“Mendesak Komisi XI lebih prudent, berhati-hati, transparan dan profesional dalam menjalankan seleksi calon anggota BPK. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menolak/mencoret nama-nama yang memiliki rekam jejak buruk dan tidak berintegritas untuk menjadi peserta calon anggota BPK,” pungkas Pras.

Recent Posts

Menteri PU Respon Cepat Banjir Jabodetabek, Kerahkan Pompa Mobile di 14 Titik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…

2 jam yang lalu

Banyak Kasus Intoleransi, DPR: Beribadah adalah Hak Konstitusional dan Dilindungi Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…

2 jam yang lalu

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid, Termasuk dalam RPJMD

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…

4 jam yang lalu

DPR Soroti Kasus di Karawang, Kekerasan Seksual Tak Bisa Selesai di Luar Peradilan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menyoroti kasus miris dugaan pemerkosaan…

5 jam yang lalu

Kemenag Kick Off MQK Internasional Ke-1 Tahun 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) secara resmi melakukan…

6 jam yang lalu

Menag Sebut Umrah dan Haji Jalur Laut Berpotensi Dibuka

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pelaksanaan ibadah…

6 jam yang lalu