BERITA

Condong ke Jokowi, Demokrat Serahkan Jatah Menteri ke Presiden

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Asegaf mengatakan bahwa partainya tidak akan mempersoalkaan mengenai dapat atau tidak dapat jatah menteri di kabinet kerja jilid II Jokowi-Ma’ruf.

Demokrat, klaim Nurhayati, saat ini lebih terfokus untuk membangun Indonesia yang satu dan berdaulat.

“Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri. Tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah, apapun keputusan pemerintah akan kita hargai khususnya Presiden Jokowi selaku presiden terpilih, ya hak prerogatif presiden,” kata Nurhayati kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (15/8).

Meski belum adanya sikap resmi yang disampaikan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, Nurhayati meyakini, kemungkinan besar partainya akan mendukung pemerintah Jokowi-Ma’ruf.

“Kalau Demokrat kan kita sudah berkali-kali menunjukan sinyal ya. Bagaimana AHY (Agus harimurti Yudhoyono) diundang ke istana oleh Pak Jokowi, dan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi memang menterikan hak prerogatif Presiden. Jadi kami hargai apapun yang akan diputuskan tentunya,” sebut dia.

Lebih lanjut, Nurhayati mengaku sampai saat ini petinggi partai berlambang bintang mercy itu hingga saat ini masih terus menjalin komunikasi dengan Jokowi, termasuk para petinggi-petinggi partai koalis di Pilpres 2019.

“Sebagai partai nasionalis religius tentunya Partai Demokrat juga selalu membina hubungan yang baik dengan semua pihak, khususnya dengan pak Jokowi sebagai presiden,” pungkas Ketua BKSAP DPR itu.

Recent Posts

Indonesia dan Arab Saudi Tingkatkan Kerja Sama di Industri Petrokimia dan Hilirisasi Mineral

MONITOR, Jakarta - Indonesia dan Arab Saudi terus berupaya meningkatkan kerja sama yang komprehensif di…

2 jam yang lalu

Nelayan Keluhkan Sulit Cari Ikan Akibat Pagar Laut, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan merespons keluhan para nelayan akibat…

7 jam yang lalu

Kementerian UMKM Gelar FKP Guna Sempurnakan Mekanisme Pelayanan Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP)…

9 jam yang lalu

Kasus Kekerasan Seksual di RSHS, DPR: Harus Dilakukan Evaluasi Menyeluruh

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengecam keras kasus kekerasan…

10 jam yang lalu

Marak Kasus Pelecehan, Puan Serukan Jangan Lelah Perangi Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua elemen bangsa dan seluruh masyarakat…

12 jam yang lalu

Bali Diingatkan Tak Perlu Latah Tiru Israel Atasi Krisis Pangan

MONITOR, Bali - Direktur Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST) Arif Mirdjaja ikut berkomentar…

13 jam yang lalu