PARLEMEN

Periode ke II, Fahri Hamzah: Standar Kerja Jokowi Harus Lebih Cepat

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pada periode ke II Presiden Jokowi dituntut agar menerapkan standar kerja yang lebih tinggi kecepatannya oleh rakyat Indonesia.

Apakah nantinya akan diimplementasikan dengan menekan kabinet kerjanya, di lima tahun mendatang semua tergantung dari kepemimpinan mantan gubernur DKI tersebut. “Lalu, apakah pak Jokowi akan menekan kabinet-nya? Silahkan, tetapi pada dasarnya rakyat tidak boleh menunggu,” kata Fahri Hamzah dihubungi wartawan, Kamis (9/8).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam menanggapi sejumlah peristiwa teraktual mulai dari kebakaran hutan sampai black out atau padamnya listrik PLN dii Jabodetabek dan sebagian di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) juga mengingatkan bahwa keluhan rakyat kepada pemerintah lebih pada aspek dalam mengeksekusi permasalahan.

Ia pun mengingatkan, jangan sampai gerakan rakyat  dalam melihat sebuah persoalan justru mengalahkan kecepatan negara, dikarenakan lambannya pemerintah. 

“Ini akan terus terjadi hingga negara benar-benar terkepung oleh kecepatan publik yang tumbuh di segala bidang,” ucapnya.

Menurut Fahri, presiden adalah pesuruh rakyat pada dasarnya atau pelayan yang dibayar dan diberi fasilitas untuk memberi manfaat. Tuntutan rakyat itu nampak kasat mata, meski kita tahu kelembutan hati rakyat Indonesia adalah kemudahan bagi pemimpin.

“Tapi, itu semua ada batasnya. Saya mencemaskan cara presiden memimpin pada periode ke-2 nanti,”sebutnya.

Lanjut pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, jika menganggap bahwa seluruh sistem berjalan dengan sendiri hanya karena menelepon pejabat, ini tindakan yang naif sekali.

“Apalagi, sudah terlalu banyak korban yang diabaikan dan presiden seperti dibuat berjarak. Tapi, amanah telah diberikanApapun, semua akan ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat kelak.,” pungkasnya.

Recent Posts

GKB-NU ingatkan Masyarakat Waspadai Operasi Asing Ganggu Stabilitas Nasional

MONITOR, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai mengingatkan masyarakat perlu bersikap kritis…

9 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

18 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

19 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

21 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

21 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

21 jam yang lalu