BERITA

Melalui Aplikasi OPOP, Khofifah Ingin Perkuat Ekonomi Berbasis Pesantren

MONITOR, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya meluncurkan program pendorong ekonomi yang sudah digadang sejak lama yaitu One Pesantren One Product (OPOP) dalam acara Puncak Acara Hari Koperasi Provinsi Jawa Timur ke 72, Rabu (7/8/2019).

Program yang diformat dalam aplikasi digital ini adalah program khusus yang digagas Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dam ekonomi masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren dan masyarakat sekitar pesantren.

Secara khusus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa dibutuhkan banyak kolaborasi dari berbagai lini untuk bisa mendorong UKM, IKM dan juga koperasi di Jawa Timur. Tak terkecuali di kalangan pondok pesantren yang menjadi fokus sasaran program OPOP.

“Harapannya OPOP bisa mendorong kemandirian santri selepas dari pesantren. Ini cukup lama kita siapkan. Bahkan saya dan Pak Emil saat proses kampanye kemarin sering menyampaikan terkait OPOP bisa kita wujudkan di pesantren-pesantren di Jawa Timur,” kata Khofifah.

Sebelum resmi diluncurkan, dikatakan Khofifah, Pemprov sudah lebih dulu membangun ekosistemnya. Penyiapan ekosistem pengembangan produk unggulan di kawasan pesantren ini dibantu oleh perguruan tinggu Universitas NU Surabaya (Unusa).

“Lalu untuk finalisasinya kita juga banyak dibantu oleh ITS,” tandas gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

Melalui program ini nantinya akan didorong bagaimana setiap pesantren yang berjumlah ribuan di Jawa Timur bisa memiliki produk unggulan. Yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi santri, menjadi penguatan ekonomi pesantren dan membantu peningkatan kesejhateraan masyarakat di sekitar pesantren.

Tidak hanya meluncurkan aplikasi OPOP, dalam puncak acara Hari Koperasi tersebut juga diluncurkan tiga aplikasi pendorong UKM, IKM dan koperasi Jawa Timur.

Tiga aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Pembelajaran dan Peningkatan Wawasan Perkoperasian (SiJawara), Toko Online Milik Koperasi (Tomiko), dan juga Jatim ISO.

“Di era digitalisasi ekonomi, banyak sekali perdagangan yang dilakukan secara online. Para pelaku Koperasi, UKM, dan IKM harus banyak mendapatkan pendampingan dan kolaborasi,” tegasnya.

Sebab saat ini ada UKM, IKM, dan juga koperasi yang sudah advance. Namun juga ada yang belum. Karenanya kolaborasi dengan sektor strategis dibutuhkan untuk mendorong yang belum advance bisa berlari bersama demi mewujudkan kesejahteraan di Jawa Timur.

“Kampus mendampingi human capitalnya, perbankan melakukan support permodalannya. Akses pasarnya nanti dibantu oleh para pelaku perusahaan e-commerce,” jelas mantan Menteri Sosial dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.

Karenanya, dalam kesempatan ini, juga diselenggarakan penandatangan MoU dengan sejumlah sektor strategis. Yaitu penandatangan nota kesepahaman antara Pemprov dengan sejumlah perusahaan e-commerce mulai Shopee, Go Pay, GoJek, Tokopedia, dan juga Blibli.

Para pelaku perusahaan e-commerce ini diminta untuk melakukan pendampingan dan memastikan kontrol kualitas produk, kuantitas dan kontinyuitas dari koperasi, UKM, dan IKM jika diprediksi trend permintaan meningkat.

Selain itu, Pemprov juga melakukan penandatangan MoU antara Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi (Dekopinwil) Jatim dengan 37 perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/PTS). Yang nantinya akan memberikan pendampingan pada UKM, IKM dan koperasi di Jawa Timur.

Recent Posts

Dukung Larangan Dapur SPPG Pakai Barang Subsidi, Legislator Minta Kualitas Layanan MBG Tetap Terjaga

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi…

6 jam yang lalu

Doa KH Zulfa Mustofa Iringi Presiden Prabowo di Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi

MONITOR, Batang – Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa memimpin pembacaan doa di hadapan…

13 jam yang lalu

KUMITRA Jambore 2026 Perkuat Kemitraan UMKM dan Rantai Pasok Nasional

MONITOR, Bandung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar KUMITRA Jambore 2026 bertajuk…

15 jam yang lalu

Economic Frontline 2026 Bahas Arah Baru Ekonomi Indonesia di Tengah Menguatnya Peran Negara

MONITOR, Jakarta - Menguatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu isu paling strategis…

16 jam yang lalu

Waka Komisi V DPR Soal Sengkarut Proyek LRT City: ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras menyoroti sengkarut proyek…

16 jam yang lalu

Antisipasi Dampak El Nino dan Puncak Kemarau, DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menekankan pentingnya sistem…

1 hari yang lalu