MONITOR, Jakarta – Pakar Ekonomi Maritim yang juga guru besar fakultas perikanan dan kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri mengapresiasi capaian kinerja kabinet Jokowi periode pertama terkait sektor kelautan dan perikanan.
Adapun kinerja tersebut, menurut Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman itu di antaranya pertama efek jera IUU fishing oleh nelayan asing; kedua dwelling time yang menurun dari 8,5 hari menjadi 4 hari; ketiga logistic performance index yang membaik sehingga prosentase biaya logistik terhadap PDB menurun.
“Dan yang terakhir program tol laut yang pada umumnya telah meningkatkan efisiensi angkutan penumpang dan barang antar pulau, sehingga mengurangi disparitas harga barang antara jawa versus luar Jawa termasuk meningkatnya jumlah wisman dan devisa pariwisata,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara seminar “Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi” yang diselenggarakan oleh Yayasan The Habibie Center di Hotel Le Meridien Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Meski dinilai memiliki kinerja yang moncer, dalam paparannya yang berjudul “Strategi Pembangunan Ekonomi Kelautan untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” itu mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut memberi catatan khususnya terkait kontrubusi sektor kelautan dan perikanan yang belum berkontribusi optimal terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).
“Kinerja ekonomi kelautan masih jauh dari optimal bagi nelayan dan masyarakat kelautan lain, pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap PDB, nilai ekspor, pemerataan pembangunan, dan penyediaan lapangan
kerja),” tegas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur itu.
“Bahkan, kehidupan nelayan dan pembudidaya (terutama marikultur dan perairan payau) semakin susah, 14 pabrik surimi di Pantura mati suri, sentra industri pengolahan perikanan (Belawan, Muara Baru, Cilacap, Benoa, Bitung, Ambon, Kaimana, dan Sorong) mati suri akibat kekurangan bahan baku,” pungkasnya.
