PARLEMEN

Ketua DPR Minta Kemenpar ‘Tidak Izinkan’ Wisatawan Lakukan Pendakian di Gunung Ini

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Dinas Pariwisata memberikan peringatan kepada wisatawan luar maupun dalam negeri untuk tidak melakukan aktivitas pendakian.

Terutama, pada objek pendakian gunung-gunung berapi yang berstatus aktif.
“Mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Dinas Pariwisata untuk memberikan peringatan kepada wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk tidak melakukan pendakian gunung yang aktivitasnya meningkat, guna menghindari adanya korban jiwa,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7).

Hal itu terkait dengan 127 gunung aktif di Indonesia yang 19 diantaranya berada di Pulau Jawa dan beberapa diantaranya aktivitas gunung tersebut kian waktu kian meningkat, seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan Gunung Takuban Parahu.

Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta agar Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, dan Pos Pemantau untuk terus memantau aktivitas gunung berapi tersebut.

“Dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat mengenai status terbaru gunung-gunung tersebut kepada masyarakat baik melalui media cetak, siber, dan siaran serta memanfaatkan SMS Broadcast sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini,”sebut dia.

Selain itu, Politikus Golkar ini juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengantisipasi dengan melakukan langkah-langkah mitigasi bencana untuk masyarakat guna menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat meletusnya gunung berapi.

“Mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), BNPB, dan BPBD untuk melakukan sosialisasi dan simulasi evakuasi dan mitigasi bencana secara komprehensif kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat yang berada di wilayah terjangkau, namun sampai kepada masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau dan rawan bencana,” pungkasnya.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

6 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

7 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

9 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

9 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

9 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

22 jam yang lalu