MONITOR, Jakarta – Pemerintah mengingatkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi di Indonesia untuk segera berbenah mengoptimalkan kegiatan operasi migas.
Pasalnya, kinerja 6 dari 10 kontraktor minyak terbesar belum mencapai target lifting yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di semester pertama tahun 2019.
“10 besar ada 6 KKKS yang lifting (minyak) turun. Dan dari 6 itu 5 adalah (milik) Pertamina, yaitu Pertamina EP, PHM, PHE OSES, PH ONWJ dan PKHT. Ini memang menjadi concern,” kata Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto kepada para awak media di Gedung Chairul Shaleh Kementerian ESDM Jakarta, Senin (29/7).
Kinerja serupa juga dialami pada lifting gas terutama pada pengelolaan Blok Mahakam. Lebih lanjut, Kementerian ESDM berharap kepada Pertamina mengevaluasi dan mencari terobosan mengatasi masalah tersebut.
“Berharap Pertamina lakukan upaya-upaya untuk perbaikan agar lifting ini jangan sampai mana nanti mana yang diambil oleh Pertamina sebagai operator malah terjadi penurunan,” harap Dwi.
Dwi menguraikan permasalahan lifting migas yang harus secepat mungkin ditangani oleh Pertamina. “Aspek implementasi teknologi, terutama transfer of knowladge dan proses investasi yang mesti harus jalan cukup cepat. Kita harapkan nanti manajemen dan pegawai Pertamina bisa lebih fokus perbaiki kinerja,” jelasnya.
SKK Migas mencatat penurunan lifting gas juga dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan kargo berlebih di Muara Bakau yang tidak jadi dijual PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola kilang LNG Bontang.
“Mengurangi produksi dari 645-670 mmscfd ke level 500 mmscfd karena ada LNG yang tidak absorb,” jelas Wakil Kepala SKK Migas Sunandar.
Pemerintah pun meminta Pertamina segera mengambil langkah strategis demi mendongkrak lifting migas terlebih munculnya kasus kebocoran gas di WK ONWJ dua minggu terakhir.
