HUKUM

Amnesti Baiq Nuril Disetujui, Pengamat: Langkah Itu Tidak Cukup

MONITOR, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI secara aklamasi akhirnya setuju untuk memberikan pertimbangan atas usulan amnesti oleh Presiden Jokowi terhadap korban pelecehan seksual sekaligus terpidana pelanggaran UU ITE Baiq Nuril.

Analis Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai keputusan DPR ini sangat tepat. Menurutnya langkah amnesti ini sudah tepat demi kemanusiaan. Akan tetapi, tidak cukup untuk Baiq saja.

Sulthan mengatakan UU ITE telah memakan banyak korban hingga diancam dengan pidana dalam UU ITE. Sampai-sampai, menurutnya, kasus remeh-temeh pun dipenjara, UU ITE rawan disalahgunakan.

“Amnesti memang hak konstitusional yang melekat pada Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Penyetujuan oleh DPR RI atas usulan Presiden Jokowi ini harus menjadi momentum untuk merevisi kembali UU ITE,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7).

Ia menjelaskan, dari amnesti ini kedua lembaga negara tersebut bisa dilihat bahwa ada kesepahaman cara pandang bahwa UU ITE ini bermasalah.

“Oleh karena itu segera ajukan draft revisi,” ujarnya menyarankan. “Dengan begitu kedepan tidak akan ada lagi Baiq-Baiq yang lain,” tambahnya.

Recent Posts

Stasiun Bakamla Sambas Amankan Nelayan Nakal Pengguna Pukat Harimau

MONITOR, Jakarta - Stasiun Bakamla Sambas melalui unsurnya yakni Catamaran 505 bersama Satuan Kepolisian Air…

10 menit yang lalu

Dirut Pos Indonesia Bertemu Menag, Bahas Pelayanan Pengiriman Barang Jemaah Haji

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan Direktur Utama Pos Indonesia Faizal…

21 menit yang lalu

Berikan Kuliah Hukum, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

MONITOR, Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta dosen tetap…

50 menit yang lalu

Shin Tae-yong Akui Garuda Muda Percaya Diri Hadapi Uzbekistan

MONITOR, Jakarta - Pelatih tim U-23 Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis anak asuhnya mampu meredam Uzbekistan,…

1 jam yang lalu

DPR Desak Pemerintah Menutup Perusahaan China yang Produksi Baja Ilegal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah segera mencabut izin usaha…

2 jam yang lalu

Sertifikasi Halal, Peningkatan Omset, dan Proteksi Konsumen

MONITOR, Jakarta - Dalam rentang waktu lima bulan belakangan, omset penjualan online produk minuman milik…

3 jam yang lalu