BPH Migas Gandeng Kemendes Terkait Program SPBU Mini

MONITOR, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang salah satu programnya yaitu melalui Mini SPBU untuk mempercepat program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di kecamatan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) yang belum memiliki penyalur.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut baik ide proaktif dari Kepala BPH Migas beserta jajarannya untuk membantu distribusi BBM di desa-desa dan mengadakan ketersediaan bahan bakar di desa-desa. Ia menjelaskan selama ini sudah ada kerjasama dengan Pertamina melalui Pertashop dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Exxon mobil dengan BUMDes.

“Kemendes PDTT sudah bekerjasama dengan Pertashop, dan Exxon tapi untuk BBM non subsidi dan ternyata sambutan masyarakat baik dan kalau sosialisasinya baik bisa membantu mengurangi subsidi minyak juga di desa-desa. Dengan adanya komitmen dari BPH Migas ini mudah-mudahan bisa lebih cepat karena masih banyak desa-desa yang memerlukan adanya case station, kalau itu bisa dipercepat mungkin pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih baik lagi,” ujarnya saat menerima audiensi dari BPH Migas di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (24/7).

Ia melanjutkan, selama ini masih ada yang harus menempuh jarak berkilo-kilo untuk mendapatkan bahan bakar. Beberapa daerah sudah dibantu dengan BBM satu harga.

“Kalau Kemendes PDTT lebih prioritas ke kerjasama dengan BUMDes untuk BBM yang non Subsidi sekaligus kita mengedukasi masyarakat yang mampu tidak perlu pakai BBM bersubsidi dan respon masyarakat cukup baik, seperti pilot project kita di Sukabumi, Purwakarta, dan Pandeglang. Kedepannya saya berharap di daerah-daerah 3T menjadi prioritas,” terangnya.

“Jadi BUMDes dengan dana desanya bisa membuat mini station tersebut. Jadi saya sarankan untuk segera membangun itu untuk membantu masyarakat mendapatkan income untuk BUMDesnya dan membangun desa-desanya,” ajaknya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan sinergitas antara BPH Migas dan Kemendes PDTT untuk mewujudkan BBM satu harga sejalan dengan komitmen Presiden RI sampai 2024 itu di 500 lokasi. Menurutnya, terdapat 1.582 kecamatan 3T yang belum memiliki penyalur. Ditarget hingga 2024 akan terbangun 330 penyalur, sehingga, nantinya akan terdapat 1.252 total kecamatan 3T yang hingga 2024 belum memiliki penyalur.

“Masih ada 1.252 kecamatan yang belum ada sama sekali. Disinilah kita akan masuk, ada seperti Pertamina dengan Pertashop dan lain-lain, kita menghimbau badan usaha khususnya Pertamina maupun swasta berlomba-lomba membangun di 1.252 kecamatan 3T tadi. Kita mengutamakan mengisi kecamatan 3T untuk yang mini SPBU tapi skala keekonomian,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kebutuhan penyalur BBM di wilayah 3T dapat diperankan oleh BUMDes atau gabungan beberapa BUMDes dengan dana desa.

“Jadi BUMDes-BUMDes inilah nanti kita harapkan bisa lebih menjadi semacam investor untuk mini SPBU yang keekonomian tadi,” tekannya.

Lanjutnya, Di Papua harga BBM sampai 100 ribu lebih. Tapi ini kalau dengan BBM satu harga semua belum mampu, tadi misal sampai 500 dulu, jika diasumsikan 500 selesai semua masih ada 1.252 kecamatan 3T yang belum ada. “Kita himbau Pertamina bangun Pertashop melalui BUMDes-BUMDes tadi dan swasta lainnya,” pungkasnya.

Audiensi BPH Migas dengan Kemendes PDTT ini selajutnya akan dibentuk tim teknis, untuk mengetahui di daerah mana saja pilot project yang akan dilaksanakan. Diketahui sudah ada 7.000 desa mandiri yang dinilai sudah siap, kemudian terkait jumlah BUMDes dan jumlah desa kategori 3T akan dibahas lebih lanjut.