BERITA

Tekad Presiden Soal SDM, PKB: Perlu Dikuti Penataan dan Perencanaan Kebutuhan Kerja

MONITOR, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa tekad Presiden Terpilih Jokowi untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Periode kedua nanti merupakan satu langkah yang tepat.

Pasalnya, dikatakan Dita, dari 131 juta atau sebesar 42,2 persen angkatan kerja di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD) yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan konstruksi.

“Bayangkan, menurut data BPS ini ada 55 jutaan orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat. Tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah rata-rata 72 negara lain. Jangan tanya lagi soal kemampuan sains dan matematika, wong kemampuan baca saja rendah, walaupun tidak buta huruf,” kata Dita dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (22/7).

“Kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital, 4.0 dan sejenisnya ya susah kesampaian nantinya,”tambahnya.

Tekad Presiden Jokowi, sambung dia, harusnya diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh para pelaku usaha sebagai user. Sebab, kata dia, percuma mahal-mahal keluar uang untuk melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri lantaran skill-nya tidak cocok. Belum lagi, menurut kalangan dunia usaha 50-70% lulusan S1 tidak siap kerja.

“Menjadi kebutuhan nasional untuk dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional, sebuah lembaga pemerintah non departemen, yang fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya dan lainnya,” papar dia.

“Jadi tekad Presiden Jokowi perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, melalui Dewan Vokasi, dan badan ini nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK. Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal employment, soal lapangan kerja, soal produktivitas. Masalah sosial itu eksesnya saja,”pungkasnya.

Recent Posts

Antisipasi Dampak El Nino dan Puncak Kemarau, DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menekankan pentingnya sistem…

3 jam yang lalu

Krisis Air Bersih Makin Membesar, Puan: Jangan Ada Masyarakat yang Berjuang Sendiri Dapatkan Hak Dasar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang semakin membesar…

3 jam yang lalu

Lewat Edu Tani Kementan Perkenalkan PMAAS untuk Dongkrak Produksi Padi

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkenalkan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS) melalui Edu…

10 jam yang lalu

Menteri Agama Ajak Masyarakat Jabodetabek Hadiri Doa Kebangsaan 1 Agustus di Monas

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk menghadiri…

13 jam yang lalu

Pembangunan Rumah Ke-1 Type 36 Semi Permanen TMMD Ke-129 Kodim 1807 Capai 68 Persen

MONITOR, Sorong Selatan – Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 TA 2026 Kodim…

14 jam yang lalu

Kemenperin Tumbuhkan Wirausaha Baru Industri di Kawasan Transmigrasi

MONITOR, Kementerian Perindustrian proaktif mendukung pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis…

14 jam yang lalu