BERITA

Tekad Presiden Soal SDM, PKB: Perlu Dikuti Penataan dan Perencanaan Kebutuhan Kerja

MONITOR, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa tekad Presiden Terpilih Jokowi untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Periode kedua nanti merupakan satu langkah yang tepat.

Pasalnya, dikatakan Dita, dari 131 juta atau sebesar 42,2 persen angkatan kerja di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD) yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan konstruksi.

“Bayangkan, menurut data BPS ini ada 55 jutaan orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat. Tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah rata-rata 72 negara lain. Jangan tanya lagi soal kemampuan sains dan matematika, wong kemampuan baca saja rendah, walaupun tidak buta huruf,” kata Dita dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (22/7).

“Kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital, 4.0 dan sejenisnya ya susah kesampaian nantinya,”tambahnya.

Tekad Presiden Jokowi, sambung dia, harusnya diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh para pelaku usaha sebagai user. Sebab, kata dia, percuma mahal-mahal keluar uang untuk melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri lantaran skill-nya tidak cocok. Belum lagi, menurut kalangan dunia usaha 50-70% lulusan S1 tidak siap kerja.

“Menjadi kebutuhan nasional untuk dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional, sebuah lembaga pemerintah non departemen, yang fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya dan lainnya,” papar dia.

“Jadi tekad Presiden Jokowi perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, melalui Dewan Vokasi, dan badan ini nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK. Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal employment, soal lapangan kerja, soal produktivitas. Masalah sosial itu eksesnya saja,”pungkasnya.

Recent Posts

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

5 jam yang lalu

Kemenhaj Tindak Tegas Oknum KBIHU Nakal Demi Lindungi Jemaah

MONITOR, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)…

8 jam yang lalu

Kementerian UMKM Hadirkan Bursa Wirausaha Unggulan, Wujudkan Target 10 Juta Wirausaha Baru

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan Bursa Wirausaha Unggulan sebagai…

9 jam yang lalu

Wamenaker: LKS Bipartit Sarana Penting dalam Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Lembaga Kerja Sama (LKS)…

10 jam yang lalu

KOSMAK Laporkan Dugaan Rekening Rp170 Miliar Pejabat Minerba ke Kortas Tipikor

MONITOR, Jakarta - Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) melaporkan dugaan rekening bernilai lebih dari…

12 jam yang lalu

Mentan Amran Kawal Harga Telur Peternak, Model Sidrap Dinilai Layak Diterapkan Nasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah perlindungan terhadap peternak ayam petelur menyusul…

13 jam yang lalu