DPR: Presiden Harus Segera Mediasi Menkumham dengan Wali Kota Tangerang

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera bersikap dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Menteri Hukum dan HaM Yasona Laoly dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Sebab, perseteruan itu memberikan contoh komunikasi yang buruk pejabat publik kepada masyarakat.

“Pemimpin harus menjadi panutan bagi masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7).

“Presiden Jokowi atau Mendagri (Tjahjo Kumolo) harusnya bisa memediasi masalah ini agar diselesaikan dengan sejuk dan mengikuti aturan yang ada,” tambahnya.

Perseteruan tersebut, sambung dia, harus menjadi pelajaran penting perlunya komunikasi dan kerjasama yang baik antar jajaran pelaksana pemerintahan.

“Sebagai pejabat yang utama dipikirkan adalah bagaimana bisa menjadi pelayanan yang baik kepada masyarakat.”

“Sehingga perlu sama-sama membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antar satu lembaga dengan lembaga lain kedepannya,” tandas politikus PKS itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, perserseteru antara Menkumham dan Walikota Tangerang berawal dari saling sindir. Yassona menyebut Pemerintah Kota Tangerang menghambat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). 

Lalu, menanggapi pernyataan itu, Wali Kota Arief lantas menghentikan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kemkumham Tangerang. Dan kemudian berujung keduanya saling melaporkan ke polisi untuk mengetahui siapa yang benar dan salah.