MONITOR, Jakarta – Pemerintah Indonesia menolak usulan pemulangan Habib Rizieq Syihab ke Tanah Air sebagai syarat agenda rekonsiliasi. Pasalnya, Imam besar FPI itu dinilai tak memiliki kaitan dengan urusan pemerintah.
Seperti Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin yang kebingungan dengan usulan kubu Prabowo itu. Ngabalin pun heran kenapa pemerintah yang harus memulangkan Habib Rizieq.
“Yang sekarang kita jadi beban itu kenapa mesti harus presiden atau pemerintah atau Istana yang harus ditugasi untuk memulangkan Habib Rizieq, di mana, apa logika, konstruksi berpikir kayak apa itu?” ujar Ngabalin kepada wartawan.
Ia menyebut, kepergian Rizieq ke Arab Saudi dilakukan secara mandiri. Untuk itu, ia menyarankan agar Rizieq pulang sendiri juga tanpa melibatkan peran pemerintah
“Kan beliau berjalan, beliau datang ke Mekah pergi ke luar negeri tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan urusan negara. Kalau umpama beliau mau kembali ke Tanah Air silakan, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang melarang, monggo saja,” tegas Ngabalin.
Penolakan juga dilontarkan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Ia keberatan jika pemerintah harus bertanggungjawab mengurusi kepulangan Rizieq.
Moeldoko pun menolak keras jika usulan membawa Rizieq Syihab pulang dijadikan syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dengan kubu Jokowi.
“Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi (tinggalkan Indonesia), pergi sendiri kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir, kan nggak,” kata Moeldoko.
