MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian menegaskan komitmen untuk mencegah dan menanggulangi tersebarnya penyakit hewan yang dapat menular ke manusia atau sebaliknya (zoonosis) serta penyakit infeksi baru (emerging diseases) dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
Untuk itu Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Kementerian atau Lembaga lainnya terus bersinergi dalam upaya mencegah, mendeteksi dan merespon zoonosis dan penyakit Infeksi Baru. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa pada acara Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Program Emerging Infectious Emerging Disease Threats Next Generation (EDiT Next-GEN) (10/7).
Lokakarya yang merupakan kerjasama Kementan dan FAO ECTAD Indonesia tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang peternakan dan kesehatan hewan seperti Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI), dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kabinet RI, Teguh Supriyadi berharap terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 menjadi momentum bagi pemerintah dalam mensinergikan berbagai langkah Kementerian/Lembaga dalam mencegah, mendeteksi dan merespon penyakit infeksi baru.
Tim Leader FAO ECTAD Indonesia, James McGrane menyampaikan bahwa Program EDiT Next-GEN yang didukung USAID merupakan bentuk kerjasama global dalam rangka menciptakan ketahanan kesehatan global, dimana Indonesia mempunyai peran yang sentral. “Selain menjadi Ketua Troika program ketahanan kesehatan global (GHSA) pada tahun 2016, Indonesia juga merupakan pimpinan rencana aksi untuk pengendalian zoonosis secara global” ungkap James.
Program kerjasama EDiT Next-GEN ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun (2020 – 2024) selaras dengan periode Rancangan Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Program EDiT Next GEN ini harus selaras dengan cita-cita yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020- 2024″ jelas Fadjar.
Fadjar juga menegaskan bahwa program EDiT Next GEN ini selaras dengan implemantasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 yang mengatur pencegahan dan pengendalian zoonosis sebagai Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. “Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah memerintahkan Bupati/ Walikota untuk mempercepat pembentukan otoritas veteriner
serta penetapan pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota. Hal ini telah menjadi prioritas pemerintah Republik Indonesia untuk mengendalikan penyakit hewan dan zoonosis pada sumbernya, yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan ketahanan dan keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat” tambahnya.
Selanjutnya Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan harapan agar Lokakarya ini memberikan perhatian pada kontribusi program EDiT Next GEN dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman penyakit infeksi baru yang selaras dengan RPJMN 2020 – 2024.
Adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 disambut baik oleh Krishnandana dari Balai Veteriner Bukittinggi yang mewakili peserta lokakarya mengharapkan agar INPRES dan PERMENDAGRI tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan menjadikan Pencegahan, Deteksi dan Respon Penyakit Infeksi Baru dan Zoonosis sebagai Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN dan secara berjenjang diturunkan ke Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.
