Fahri Hamzah: Kualitas Pelayanan Haji Kian Baik

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpandangan persiapan para petugas haji yang terdiri dari tenaga kesehatan Kementerian Agama hingga dari TNI dan Polri sudah memiliki peningkatan kualitas dan proporsi yang semakin baik.

Bahkan setiap tahunnya jumlah petugas Haji juga meningkat. “Kita selalu ingin teman-teman kita di TNI dan Polri terlibat, karena biasanya lebih terlatih menangani lapangan. Dari tahun ke tahun, berdasarkan rekomendasi dari Komisi VIII dan Timwas, petugas kita yang berlatar belakang TNI dan Polri juga kita tingkatkan,” kata Fahri saat melepas lebih dari 200 petugas Haji yang akan ke Tanah Suci dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/7).

Persiapan pelayanan Haji ini, sambung dia, selalu mengalami perbaikan pada setiap tahunnya. Terlebih lagi, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU PIHU) yang membuat proses belanja dan proses pengelolaan dana Haji menjadi terpisah.

“Penambahan petugas Haji sudah dilakukan sebanyak 100 orang. Karena prosesnya sudah dipisah jadi kesigapan untuk melayani tambahan jamaah harusnya membaik. Jadi para petugas Haji kita tidak perlu direpotkan oleh soal-soal terkait pertanggungjawaban keuangan nantinya,” ujarnya.

“Sehingga kita bisa fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada jamaah,” tambah Fahri yang turut didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong dan Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan.

Seperti diketahui, tahun ini, jumlah jemaah Haji asal Indonesia mencapai 231 ribu jemaah, dengan tambahan kuota sebesar 10 ribu jemaah. Sehingga penambahan petugas Haji perlu dilakukan seiring dengan penambahan jemaah, dengan total 4200 petugas.

“Bayangkan kalau jemaah ditambah, itu kan mesti di-set up semuanya, mulai dari tambah logistik, transportasi, petugas, pemondokan, tenda. Itu kita sudah fleksibel,” ujar Fahri usai melepas petugas Haji.

Sedangkan terkait dengan Tim Pengawas (Timwas) Haji, DPR RI bersama dengan lembaga lainnya seperti BPK dan DPD, direncanakan akan berangkat pada 31 Juli mendatang.

“Bersama dengan timwas dari lembaga-lembaga lain, nanti akan kita adakan pertemuan di beberapa tempat, baik pada daerah kerja di Madinah, juga secara khusus di Mekkah dimana penanganan jemaah paling banyak ada di daerah ini,” pungkas inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.