MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai anggapan bahwa pendidikan agama adalah pemicu politisasi agama merupakan pernyataan yang keluar batas.
Statemen Reni ini merespon pernyataan praktisi pendidikan Setyono Djuandi Darmono yang sebelumnya menyebut pendidikan agama di sekolah menjadi pemicu politisasi agama.
“Tudingan terhadap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang offside, ahistoris dan tidak paham dengan sistem pendidikan nasional,” ujar Reni dalam keterangan pers, Senin (8/7/2019).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, pernyataan tersebut merupakan agitasi dan propaganda yang menyulut polemik di tengah publik. Ia meminta Setyono Djuandi Darmono untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut karena publik dibuat resah dengan pernyataan tersebut.
Reni menuturkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah jelas mata pelajaran pendidikan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Menurutnya, pengajaran pendidikan agama merupakan hak yang diterima oleh anak didik.
“Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas secara tegas menyebutkan bahwa anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama,” urai Reni sembari.
Menurutnya, agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial lainnya.
“Agama harus menjadi sumber nilai etik dalam berpolitik dan dalam kehidupan sosial lainnya. Politisasi agama merupakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan. Jika logika itu dipakai, bagaimana dengan madrasah dan pesantren?” pungkas Reni.
