BERITA

Hindari Konflik Internal, Etos: Baiknya Munas Golkar Dipercepat

MONITOR, Jakarta – Pengamat Politik Iskandar Syah menyarankan agar sebaiknya musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar terkait pilihan ketua umum untuk disegerakan sebelum dilaksanakannya pelantikan Joko Widodo sebagai presiden nanti.

Hal itu menanggapi adanya dualisme keinginan kader partai beringin yang meminta supaya dilakukan percepatan terhadap Munas dan yang meminta agar Munas partai beringin tetap dilaksankan sesuai dengan jadwal seharusnya, yakni pada Desember 2019 mendatang.

“Saya berpandangan dan menyarankan agar Munas Golkar untuk dipercepat pelaksanaanya sebelum dilakukannya pelantikan presiden Jokowi,” kata Iskandar Syah kepada awak media, Senin (8/7).

Menurut dia, ada sejumlah keuntungan bila Munas dilaksanakan sebelum pelantikan presiden digelar. Salah satunya, supaya ketua umum terpilih nanti dapat melakukan konsolidasi politik secara leluasa.

“Supaya Ketua Umum terpilih nanti bisa melakukan konsolidasi politiknya baik di internal maupun eksternal (dengan para partai koalisi Jokowi-Ma’ruf),” sebut dia.

“Selain itu, percepatan Munas juga dapat meminimalisir terjadinya konflik khususnya di intenral partai beringin itu,” tambahnya.

Pria yang juga Direktur Etos Indonesia Institute mengungkapkan bahwa dari hasil survei yang dilakukannya terkait dengan figur ketua umum Golkar saat ini, antara Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan Airlangga Hartanto (petahana), saat ini dukungan para pemilik hak suara lebih condong kepada Bamsoet yang kini menjabat sebagai ketua DPR RI.

“Kami juga (melakukan survei) bahwa saat ini dari dua kandidat, yakni Bamsoet dan Airlangga yang muncul saat ini, masih mendominasi keterpilihannya terhadap figur Bamsoet,” pungkasnya sembari mengatakan jika survei yang dilakukan kepada pemilik suara di DPD Golkar Tingkat I dan II.

Recent Posts

Respons Tuntutan Publik, Delapan Fraksi Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR

MONITOR, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji…

17 menit yang lalu

Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan dari DPR

MONITOR, Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias…

1 jam yang lalu

GUSDURian Nilai Kapolri Gagal Bertanggung Jawab atas Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran

MONITOR, Jakarta – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang…

2 jam yang lalu

NasDem Berhentikan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem memutuskan untuk menon-aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa urbach…

2 jam yang lalu

Redam Energi Kemarahan Massa, Pemerintah Diminta Lebih Aktif Libatkan Tokoh Agama

MONITOR, Jakarta - Mantan Aktivis 98, Arif Mirdjaja mengimbau agar pemerintah lebih aktif lagi melibatkan…

4 jam yang lalu

Kemenag Tunda MHQ Internasional Penyandang Disabilitas Netra 2025

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) bersama…

4 jam yang lalu