Bahas Masalah Daerah, DPD RI dan DPRD Lima Puluh Kota Jalin Kemitraan Strategis

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Reydonnyzar Moenek mengatakan bahwa jalinann kemitraan antara DPD RI dengan DPRD diharapkan dapat tercipta sebuah gagasan untuk kemajuan daerah. 
Terutama, terkait dalam percepatan pembangunan di daerah.

“DPD RI sebagai representasi daerah, menerima segala bentuk kemitraan dengan daerah, salah satunya dengan DPRD. Dimana salah bentuk kemitraan tersebut berupa rapat konsultasi mengenai penyelesaian permasalahan di daerah yang menjadi ranah kewenangan DPD RI,” kata Donny dalam rapat dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (5/7).

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Barat ini bahwa saat ini DPD RI tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi di bidang legislasi, tetapi juga berjuang untuk pembangunan daerah dengan mendorong peningkatan investasi. 

Adanya investasi, sambung dia, merupakan salah satu modal dasar dalam perwujudan percepatan pembangunan daerah yang menjadi salah satu tujuan dari DPD RI.

“DPD RI sangat terbuka untuk menjalin kemitraan strategis dengan DPRD di daerah. Apalagi tujuannya untuk percepatan pembangunan dan investasi di daerah,” ujarnya.

“Sebagaimana komitmen Ketua DPD RI bagaimana beliau mempromosikan daerah untuk melakukan percepatan investasi. Jadi kita mengubah mindset, tidak hanya soal legislasi, tapi juga mendorong percepatan investasi daerah,” terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen DPD RI bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota juga membahas mengenai posisi DPRD dalam pemerintah daerah, yang meliputi pembahasan regulasi daerah, anggaran, dan fungsi pengawasan bagi jalannya  pemerintahan daerah. 

Tidak hanya itu, Donny juga menjelaskan mengenai posisi DPD RI dalam kaitannya hubungan antara pusat dengan daerah, salah satunya adalah mengenai alokasi dana untuk daerah. 

Oleh karena itu, dirinya berkomitmen akan berupaya agar DPD RI memperoleh peranan penting dalam kebijakan alokasi dana transfer daerah.

“DPD RI harus ikut memberikan pertimbangan dalam pola alokasi transfer belanja daerah. Karena DPD RI lebih mengerti mengenai kebutuhan daerah,” pungkas dia.

Di akhir pertemuan, Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang datang ke DPD RI, Afri Yunaldi mengatakan, dirinya mengapresiasi kemitraan yang ditawarkan DPD RI kepada DPRD di daerah-daerah. 

Ia pun berharap agar kedepannya pertemuan-pertemuan seperti ini dapat ditingkatkan agar kerjasama antara DPD RI dengan DPRD semakin kuat dalam memperjuangan kepentingan daerah.

“Kemitraan ini diharapkan dapat membawa hasil positif dan kemajuan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang kita dapatkan hari ini pasti akan kami terapkan untuk kemajuan daerah,” ucapnya.