PEMERINTAHAN

Pembangunan Lokasi Transmigrasi Harus Selaras dengan Kualitas SDM Masyarakat

MONITOR, Yogyakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) gandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) gelar Focus Group Discussion (FGD) II dengan mengusung tema “Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Era Baru Transmigrasi 4.0 di Auditorium Merapi, Fakultas Geografi, UGM Yogyakarta, Sabtu (29/06).

Direktur Jenderal PKTrans M.Nurdin saat menjadi keynote speech dalam FGD tersebut menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah menargetkan perubahan paradigma baru terkait pengembangan transmigrasi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang mental spiritual, bidang kelembagaan dan bidang pengelolaan SDA.

Target tersebut diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

“Pembangunan fisik di kawasan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi harus seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat, karena itu adalah amanat dari Undang-Undang Ketransmigrasian yakni UU no.29 tahun 2009 perubahan UU no. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan terhadap capaian 4,5 Tahun kinerja bidang ketransmigrasian yakni sejak tahun 2015 hingga 2019. Diantaranya capaian sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi dengan total beban tugas SHM sebanyak 341.552 bidang dengan jumlah sertipikat yang sudah terbit sebanyak 107.392 bidang atau 31,44 persen.

Selanjutnya dari sektor kemitraan melalui Kemitraan Badan Usaha (KBU) telah meraup Investasi dengan total senilai Rp16,9 triliun. Dengan rincian Rp12,02 triliun untuk nilai investasi dari 44 Badan Usaha dengan pola inti plasma melalui mekanisme IPT dan NKB yang sudah berjalan. Rp 1,7 triliun merupakan potensi investasi dari proyek dari renewable energy oleh Konsorsium Korea di Labangka, Sumbawa dan Rp 3,2 triliun dari potensi investasi dari permohonan IPT baru.

“Kedepannya target program kemitraan akan lebih ditingkatkan lagi, karena telah menghasilkan wilayah baru dan bernilai investasi yg sangat tinggi,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengklaim pada 2020-2024 program transmigrasi menjadi sangat strategis untuk pemerataan, pertumbuhan dan menjaga keutuhan NKRI sehingga, perlu dilanjutkan dengan program-program yang fokus terhadap pengembangan masyarakat dan pengembangan kawasan.

Sementara itu, dari sektor peran strategis SDM di butuhkan pengembangan SDM bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan, dan pengelolaan SDA untuk meningkatkan kemandirian, integrasi sosial, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk tahapan pengembangan SDM perlu penyiapan, penyesuaian dan pemantapan, serta kemandirian. Kami juga membutuhkan adanya roadmap pengembangan SDM sebagai strategi peningkatan kapasitas masyarakat dalam menunjang pengembangan kawasan,” katanya.

Untuk diketahui, FGD kali ini merupakan kelanjutan dari FGD I yang telah dilakukan pada 24 Mei 2019 lalu. Dalam FGD II juga dibahas dan di rumuskan tentang Inovasi Pengembangan Sumberdaya Manusia yang diharapkan dapat menjadi pendukung Era Baru Transmigrasi 4.0 dalam system pengelolaannya.

Dalam FGD II kali ini bertindak sebagai keynote speech yakni Dirjen PKTrans, M. Nurdin. Sedangkan untuk pemateri Ketua Tim Advisor Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Haryono Suyono, Sekda Provinsi Sulawesi Barat M. Idris, Pakar Sumber Daya Manusia UGM Sukamdi, Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Tengah Wika Bintang dan Sekda Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam

Recent Posts

Jemaah Lansia dan Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas Layanan Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Jemaah haji lansia dan disabilitas menjadi prioritas layanan penyelenggaraan haji tahun ini.…

55 menit yang lalu

Senator Mirah: Perlu Reformasi Struktural dan Kelembagaan dalam Tata Kelola Sampah

MONITOR, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Urusan Legislasi…

6 jam yang lalu

SDN Utan Jaya Digembok, DPRD Kota Depok Tagih Janji Pemkot Kerahkan Aparat

MONITOR, Depok - Wali murid SD Negeri Utan Jaya kembali dibuat cemas. Itu setelah, gerbang…

8 jam yang lalu

DPR Desak BGN Sanksi Tegas Penyedia Menu MBG yang Langgar Keamanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk…

10 jam yang lalu

Puan Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR Besok, Siap Bahas Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani akan bertemu Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka…

11 jam yang lalu

Kementerian UMKM Kawal Kasus Toko Mama Khas Banjar

MONITOR, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir untuk mengawal penanganan kasus…

11 jam yang lalu