Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani (dok: Rangga/Monitor)
MONITOR, Jakarta – Kemana arah politik koalisi Adil Makmur paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya terjawab. Koalisi partai politik (parpol) pendukung cawapres 02 ini akhirnya memilih membubarkan diri untuk menentukan arah dukungannya masing-masing.
Sekretaris Jenderal Partai Gerinda, Ahmad Muzani, mengatakan keputusan itu diambil seusai pertemuan bersama dengan para petinggi partai koalisi pengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
“Sejak saat ini, atau sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilihan presiden 17 April yang lalu, tugas koalisi Indonesia Adil dan Makmur dianggap selesai, BPN juga selesai,” kata Muzani di Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
Prabowo, lanjut Muzani, mengucapkan terima kasih terhadap barisan koalisi Indonesia Adil Makmur yang telah berjuang bersama di Pilpres 2019. Dalam rapat itu, Prabowo juga telah mengembalikan mandat kepada partai politik pengusungnya untuk menentukan langkah politik masing-masing.
“Prabowo menyerahkan keputusan politik berikutnya, menyerahkan kepada pertimbangan partai masing-masing. Tentu saja, semua partai memiliki pertimbangan dan cara berpikir yang tentunya tidak bisa kita intervensi satu sama lain. Oleh karena itu, beliau menghormati semua dan mempersilakan kepada partai politik untuk mengambil keputusan dan langkah politiknya masing-masing,” tuturnya.
Pernyataan bubarnya koalisi Indonesia Adil Makmur dihadiri lima sekjen partai koalisi seperti Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso, dan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menaruh perhatian serius terhadap…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti penangkapan buronan internasional kasus tindak…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi…
MONITOR, Jakarta - Akademisi, praktisi hukum, aktivis dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong…
MONITOR, Tangerang Selatan – Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana,…
MONITOR, Natuna - Potensi kelapa unggul asal Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, terus menarik minat pelaku…