NU DKI Protes Pemprov DKI Undang Felix Siauw

MONITOR, Jakarta – Meme yang beredar di media sosial baru-baru ini terkait pengajian yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia Pemprov. DKI Jakarta di Masjid Fatahillah Balai Kota menuai kritik keras dari pengurus dan kader Nahdlatul Ulama.

Hari ini, meskipun rencana pengajian penuh dengan kritik akan tetapi Ka Korpi tetap melaksanakan pengajian dengan pengisi yang sama yaitu Felix Siauw. Ini satu hal yang sangat perlu ditanggapi dengan sikap yang tegas tanpa kompromi.

Alasannya, karena kepala Korpri sudah menyampaikan kepada publik bahwa agenda pengajian dibatalkan namun pada kenyataannya tetap terlaksana.

Menaggapi hal ini, Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta, Husny Mubarok Amir memberikan tanggapan yang keras terkait terselenggaranya acara.

“Kita menentang acara pengajian ini karena yang mengisi acara adalah Felix Siauw, jadi bukan menentang pengajiannya. Felix bukan ustadz, kalo ustadz itu membuat tenang umat, beda dengan Felix, ia adalah kader HTI yang justeru sebagai pemecah belah persatuan umat sebab pengajiannya selalu tentang khilafah yaitu sebuah ide atau sistem yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila” menurut Husny.

Bagi Husny, baik ormas NU, Muhammadiyah maupun ormas-ormas islam lainnya, sudah clear dan sepakat bahwa konsep Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa termasuk didalamnya para Kyai dan ulama, telah final sebagai solusi berbangsa dan bernegara.

“Kami khawatir, Felix atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya acara, sengaja memancing emosi pihak lain terutama NU, sebab telah diketahui bersama, bahwa Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta adalah Ketua PWNU DKI Jakarta. Ini sangat meresahkan umat terutama nahdliyyin di Jakarta.

Terakhir, menurut Husny, Gubernur DKI Jakarta harus menegur keras Kepala Korpri sebagai penanggung jawab acara, sebab kemarin ia telah menyampaikan bahwa acara ini telah dibatalkan, namun pada kenyataannya tetap berlangsung. Ganti saja dengan yang lain, masih banyak pejabat atau PNS di pemprov yang pro NKRI tegas Husny.