MONITOR, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan upaya untuk memperjuangkan isu etnis Rohingya di komunitas Parlemen ASEAN sendiri sangatlah sulit.
Ia menjelaskan, DPR pernah membawa isu ini ke ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), tapi gagal karena untuk menggolkan satu isu harus mendapat persetujuan bersama dalam mekanisme konsensus.
Berbeda ketika isu Rohingya dibawa ke Inter-Parliamentary Union (IPU) di Rusia, maka isu ini segera mendapat persetujuan untuk dibahas dan diselesaikan. Apalagi dalam pengambilan keputusannya, IPU memberlakukan mekanisme voting.
“Di ASEAN masih sulit memperjuangkan isu Rohingya, karena di statuta ASEAN harus konsensus. Kalau di IPU sudah menggunakan mekanisme voting. Kami dari DPR RI pernah membawa isu Rohingya di pertemuan parlemen ASEAN dan itu gagal,” kata Nurhayati usai menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Politikus Demokrat ini menyadari, isu kemanusiaan ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Konflik Rohingya, menurut Nurhayati, harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius.
“Ini peristiwa kemanusiaan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
MONITOR, Jakarta - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag membuka pendaftaran seleksi Petugas Penyelenggara…
MONITOR, Purwakarta - Dalam rangka menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pencegahan judi online (judol).…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung penuh program pemenuhan gizi bagi para pelajar…
MONITOR, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tinggal menghitung hari yang digelar secara serentak…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau umat beragama agar selalu menjaga kerukunan dan kedamaian…