Belum Ada Utusan Pemerintah, Gerindra : Soal Koalisi atau Tidak Tergantung Keputusan Internal

35

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengarakan belum ada utusan dari unsur pemerintah yang datang untuk bertemu maupun membahas mengenai rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 dengan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.


Hal itu menanggapi munculnya rumor jika Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan sempat bertemu dengan  Prabowo Subianto di Bali dalam suasana Idul Fitri kemarin.

Pertemuan itu disebut untuk membicarakan rencana rekonsiliasi Prabowo dan calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi, serta kemungkinan Partai Gerindra masuk ke pemerintahan.


“Tidak ada, waktu Pak Prabowo ke Bali, ke Pak Hasyim tidak ada utusan dari pada Pak Jokowi siapa pun,” kata Riza kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (24/6).


Menurut dia, sejauh ini belum ada utusan dari pemerintah terkait dengan rekonsiliasi. Kendati demikian, sambung Riza, pada saatnya, partainya akan memutuskan posisi yang terbaik nantinya.

“Masalah rekonsiliasi ini, yakinlah pada saatnya nanti kita akan putuskan yang terbaik. Hari ini berilah kesempatan kepada kami BPN Prabowo-Sandi dan partai-partai koalisi nya juga partai-partai daripada TKN untuk menyelesaikan mekanisme konstitusional melalui sidang di Mahkamah Konstitusi,” ujar Riza.


Lebih lanjut, ketika ditanyakan soal pernyataan pihak tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf hanya partai top position yang hanya bisa gabung ke kubu Jokowi adalah Gerindra?. Riza menghargai dan menghormati pendapat dari partai-partai pendukung pemerintah tersebut.


“Kalau dianggap Partai Gerindra partai yang baik, partai yang gentle, partai yang konsisten, kami hormati dan hargai sikap dan pendapat itu,” ucapnya.


Namun demikian, sambung Riza menegaskan, semuanya belum bisa kami putuskan terkait nanti apakah Partai Gerindra sekira juga mungkin Demokrat sekira juga PKS, PAN, akan berkoalisi, tentu ada mekanisme internal yang akan ditempuh nantinya.


“Ada partai yang memutuskan berkoalisi tidak berkoalisi ya, Apakah di pemerintahan atau di parlemen itu melalui mekanisme Rakernas atau melalui Rapimnas itu beda-beda,” papar dia.


“Ya jadi nanti kita akan putuskan. Pak Prabowo sendiri adalah ketua umum dan ketua dewan pembina yang semua keputusannya tentu diambil melalui rapat-rapat internal. bisa melalui Rakernas bisa melalui Rapimnas sebagaimana dulu 2014 juga Pak Prabowo juga memutuskan berkoalisi atau tidak berkoalisi melalui mekanisme Rakernas atau Rapimnas tersebut,” pungkasnya.