PARLEMEN

Bamsoet minta Laporan Data Keuangan PT Garuda Indonesia Diperiksa

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta badan pemeriksa keuangan (BPK) bersama otoritas jasa keuangan (OJK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap data-data laporan keuangan PT Garuda Indonesia.

Hal itu dilakukann, sambung Bamsoet, sebagai data pembanding dan bukti adanya ketidaksesuaian sebagaimana temuan BPK dalam laporan keuangan tahun 2018.

“Mendorong BPK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap data-data laporan PT Garuda Indonesia agar didapat data pembanding sebagai bukti adanya ketidaksesuaian sebagaimana temuan BPK dalam laporan keuangan tahun 2018,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/6).

Seperti diketahui, kejanggalan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) TBK tahun 2018 yang mencatatkan piutang sebagai pendapatan, yakni perusahaan tersebut membukukan laba bersih sebesar US$809.846 atau setara Rp11,49 miliar padahal semestinya mengalami kerugian pada tahun 2018.

Selain itu, politikus Golkar itu juga mendorong agar komisi VI DPR RI untuk segera memanggil kementerian badan usaha milik negara (BUMN), serta pihak terkait lainnya.

“Mendorong Komisi VI DPR untuk memanggil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN), Direksi PT. Garuda, BPK, dan OJK untuk meminta penjelasan mengenai kejanggalan laporan keuangan PT. Garuda serta mencari solusi untuk menyelesaikan polemik tersebut,” paparnya.

“Mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan perombakan dan perbaikan terhadap manajemen PT Garuda Indonesia, guna mencegah masalah ini terulang kembali,” pungkas dia.

Recent Posts

Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali di DPR, Sesuai Keputusan MKD

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Adies Kadir sudah kembali aktif sebagai…

6 jam yang lalu

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

9 jam yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

9 jam yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

13 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

14 jam yang lalu

13.600 Siswa SD Ikuti Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama 2025

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 13.600 dari 16.376.085 siswa muslim Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia…

15 jam yang lalu