MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku termohon menghadirkan ahli dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka menjelaskan kepada majelis mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU.
Bahkan, keahliannya sempat diminta untuk dibuktikan oleh salah satu tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Zulfadli ikhwal adanya dugaan pemilih di bawah umur pada daftar pemilih tetap (DPT).
“Jadi dengan segala hormat, Pak, saya tidak ada konteks atau urusan dengan para pemilih,” kata Prof Marsudi saat menyampaikan keahliannya dalam sidang sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).
“Itu (DPT) bukanlah kewenangan saya,” tambah dia.
“Berarti keahlian dari ahli tidak sampai men-detect bahwa ini pemilih di bawah umur?” sambar Zulfadli lagi.
“Kalau saya ditugaskan, bisa Pak, mudah. Saya sebagai pakar sekuriti saya selalu mengatakan sistem apapun bisa saya jebol, bahkan tadi saya bercanda saya nggak perlu tanya password WiFi MK saya bisa tembus saja, tapi nanti ditangkap sama para hakim kan,” jawab Prof Marsudi.
“Tapi saya kan tidak ditugaskan untuk itu, Pak,” imbuh dia.
“Kalau kami minta di persidangan ini dengan komputer di depan ahli bisa nggak saudara ahli menunjukkan keahlian saudara mengenai inventarisir?,” tanya Zulfadli lagi.
Marsudi pun mengaku bisa meski membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari karena harus membuat programnya lebih dulu. Dia pun mengaku harus meminta izin ke KPU karena hal tersebut bukan kewenangannya.
Melerai dialog yang terjadi dalam persidangan tersebut, Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna pun menengahi. Dia menyebut bila keahlian Prof Marsudi yang disampaikan dalam deskripsi sebelum persidangan adalah terkait mendesain Situng.
“Memang hari ini ahli tidak ditugaskan menerangkan itu. Maaf saya harus meluruskan ini karena sesuai diterangkan,” ujar Palguna.
