MONITOR, Jakarta – Pascapilpres 2019, pergolakan politik dan polarisasi masyarakat dinilai semakin mengkhawatirkan. Atas dasar hal tersebut, tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Sekjen Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW), Hery Haryanto Azumi menginisiasi Forum Satu Bangsa.
Hery mengatakan pergolakan politik dan polarisasi masyarakat pasca pilpres 2019 diperparah dengan ancaman keretakan ideologi negara oleh paham khilafah yang menawarkan model yang bertolak belakang dengan paham dan sistem negara nasional yang melindungi perbedaan dan keberagaman.
Menurut Hery yang juga Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu, sekalipun HTI sebagai organ utama pengusung khilafah telah dibubarkan, namun para aktivis khilafah tetap bergerak dengan propaganda underground yang justru lebih berbahaya dengan menumpang perpecahan politik Pilpres dan Pileg tersebut.
“Fenomena HTI hanyalah alarm pengingat bahwa ancaman terbesar justru kepada alasan-alasan dan fondasi negara nasional yang telah menjadi kesepakatan para founding fathers. Ancaman inilah yang dapat mengalihkan Bangsa Indonesia dari tujuan-tujuan strategis yang harus diperjuangkan,” kata Hery saat memberikan keterangan pers Forum Satu Bangsa di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).
Hery menegaskan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim yang sedari awal berdirinya negara telah memutuskan dan menyepakati negara nasional yang plural dengan penghormatan istimewa kepada organisasi-organisasi agama tidak dapat abai dan melepaskan diri dari perkembangan global yang menampilkan krisis yang telah dan tengah terjadi di negara-negara Muslim di berbagai belahan dunia, mulai dari Arab Spring sampai pada krisis sandera di Filipina yang menjadikan Islam sebagai bagian dari krisis tersebut baik dalam posisi protagonis maupun antagonis.
Oleh karena itu, lanjut tokoh muda NU itu, Forum Satu Bangsa menyambut baik beberapa perkembangan di tingkat internasional maupun nasional yang dapat dikonversi menjadi enerji positif untuk memperkokoh persatuan nasional antara lain :
Pertama, Deklarasi Persaudaraan Abu Dhabi antara Grand Syeikh Al-Azhar Syeikh Ahmad Al-Thayyib dengan Paus Fransiskus, yang menyerukan agar agama tidak digunakan untuk tujuan-tujuan politik dan mengutamakan semangat persaudaraan;
Kedua, Konferensi Internasional Islam di Chechnya yang mengucilkan paham-paham di dalam Islam yang menyerukan kepada konflik berbasis paham dan agama;
Ketiga, Halaqah dan Multaqa Ulama dan sufi di seluruh dunia yang menyerukan agar umat Islam dan umat beragama di seluruh dunia mengedepankan pendekatan rahmah (kasih sayang) dalam dakwah dan gerakannya;
Keempat, seruan PBNU bersama ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang mengajak kepada jalan perdamaian dalam menyelesaikan problem-problem kebangsaan;
Kelima, perintah Paus Fransiskus kepada 36 Uskup se-Indonesia untuk membantu menerapkan Deklarasi Persaudaraan Abu Dhabi di Indonesia;
Keenam, seruan berbagai organisasi dan pemuka lintas agama dan budaya di Indonesia untuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang gandrung kepada keragaman dan perhargaan terhadap hidup bersama dalam perdamaian;
“Seruan-seruan tersebut adalah enerji positif yang muncul dari pengalaman-pengalaman yang mengerikan di berbagai negara,” tegas Hery.
Berbekal enerji positif yang telah dicanangkan oleh kesadaran nasional dan universal yang terbarukan tersebut, tambah Hery Forum Satu Bangsa mengambil inisiatif untuk menyusun program dan gerakan yang dapat menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman konflik internal yang berlarut dan bahkan kemungkinan situasi yang lebih parah lagi.
“Bangsa Indonesia harus kembali kepada cita-cita luhur para pendiri Bangsa dengan menyingkirkan berbagai hambatan yang ditujukan untuk mengalihkan perhatian Bangsa dari tujuan-tujuan strategisnya,” ujarnya.
“Forum Satu Bangsa akan menyelenggarakan berbagai pertemuan yang mempersatukan kembali Bangsa Indonesia dengan segala keragaman agama, etnis, budaya, kelas ekonomi dan sosial dan sebagainya. Telah datang waktunya untuk membicarakan Bangsa secara terbuka, bebas dari tabir disinformasi dan stigmatisasi yang bersumber dari kepentingan-kepentingan golongan yang tidak adil,” pungkasnya.
